Akademisi: Penentuan cawapres akan pengaruhi peta koalisi parpol

Padang (ANTARA) - Akademisi sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Dewi Anggraini mengatakan penentuan calon wakil presiden (cawapres) akan turut memengaruhi peta koalisi partai politik.

"Banyak faktor menjadi penentu koalisi sebuah partai dalam mencalonkan presiden dan wakilnya," kata Dewi Anggraini di Padang, Kamis.

Dalam menentukan koalisi tersebut para elite partai politik akan membahas dan menentukan siapa cawapres yang diusung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia menyakini para elite partai tidak hanya membahas siapa cawapres yang akan diusung. Jauh dari itu, petinggi partai diyakini mengkaji lebih jauh mengenai kesepakatan-kesepakatan lain secara kolektif dengan partai lainnya.

Sebagai contoh, bisa saja elite PDIP sudah mulai membahas siapa sosok cawapres yang tepat dan ideal untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Demikian juga NasDem bersama PKS dan Demokrat akan melakukan hal yang sama untuk Anies Baswedan.

Terkait sikap politik PPP yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo, Dewi menduga hal itu bisa saja berpengaruh pada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Golkar dan PAN.

Menurutnya, apabila Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato tetap ingin maju sebagai calon presiden (capres), maka harus mencari alternatif lain. Sebab, berkaca dari hasil Pemilu 2019 perolehan suara partai berlambang pohon beringin tidak bisa mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi.

Dengan kata lain, saat ini masing-masing partai politik termasuk koalisi yang sudah terbentuk masih mencari posisi ideal dalam menghadapi Pilpres 2024.

Selain NasDem dan PDIP partai-partai lain dinilainya berpeluang besar bergabung atau justru malah membentuk koalisi baru.

"Kita lihat saat ini masih proses lobi dan negosiasi tergantung pada dinamika yang berkembang," ucap dia.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi: Penentuan cawapres akan pengaruhi peta koalisi partai