Samarinda (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan di Indonesia tidak korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN.
"Kalau ada gejala kepala daerah yang mau melakukan korupsi, kami minta lakukan langkah preventif atau pencegahan," kata Isran Noor yang juga menjabat Gubernur Kaltim dalam keterangan resmi di Samarinda, Rabu.
Gubernur sepakat, maraknya korupsi akan menjadi tanda kegagalan sebuah negara.
"Korupsi itu merampas hak rakyat dan hak para pewaris bangsa. Para penyelenggara negara tidak boleh melakukan korupsi. Karena kalau masih ada korupsi, maka tujuan negara pasti gagal," kata Gubernur.
Sementara Sekdaprov Katim, Sri Wahyuni menambahkan capaian kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kaltim sudah tergolong baik.
"Capaian rata-rata MCP kita 82 poin. Terbilang bagus karena di atas angka nasional yang 80 poin. Tapi kita akan terus berbenah agar lebih baik lagi," kata Sekda Sri Wahyuni.
MCP adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
MCP menargetkan delapan cakupan intervensi. Mulai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa/kelurahan.
"Dari sini kita juga masih akan belajar. Mudah-mudahan ada best practise yang bisa kita pelajari," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam arahannya menyampaikan enam peran penting kepala daerah. Pertama, mewujudkan tujuan negara. Kedua, menjamin stabilisasi politik dan keamanan. Ketiga, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
Keempat, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Kelima, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. Keenam, mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.
"Karena itu peran kepala daerah sangat-sangat penting," kata Firli Bahuri.
Dia juga mengingatkan agar Indonesia bebas dari korupsi. Sebab jika masih terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, maka tujuan negara untuk rakyat adil dan sejahtera tidak mungkin bisa diwujudkan.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua APPSI ajak penyelenggara pemerintahan tidak KKN
Berita Terkait
Nasib tenaga honorer dibahas di Rakernas APPSI, Presiden minta Menpan RB cari jalan tengah
Kamis, 23 Februari 2023 12:24 Wib
Sumbar dukung APPSI komunikasikan penghapusan honorer dengan pusat
Rabu, 22 Juni 2022 15:58 Wib
Kalangan dunia usaha berharap stimulus per sektor untuk atasi dampak COVID-19
Jumat, 3 April 2020 11:21 Wib
RAKERNAS APPSI
Kamis, 21 Februari 2019 13:05 Wib
RAKERNAS APPSI
Kamis, 21 Februari 2019 12:59 Wib
Wapres : industri dan pariwisata percepat pertumbuhan ekonomi
Kamis, 21 Februari 2019 12:08 Wib
Bertahan dengan tiket murah bisa bikin maskapai gulung tikar, kata Wapres
Kamis, 21 Februari 2019 11:26 Wib
Holding Bank Pembangunan Daerah (BPD), salah satu bahasan di rakernas APPSI
Kamis, 21 Februari 2019 9:46 Wib