Wako Padang: Pembangunan kota harus mengacu skala prioritas

Padang (ANTARA) - Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan pembangunan kota berpenduduk sekitar 900 ribu jiwa ini harus mengacu pada skala prioritas karena keterbatasan anggaran daerah.

"Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 harus mengacu pada skala prioritas dari setiap kecamatan yang ada di Kota Padang," kata dia saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Padang, Kamis.

Ia mengatakan Musrenbang ini merangkum semua usulan mulai dari usulan forum kelurahan, kecamatan dan forum OPD, usulan tersebut yang diramu menjadi usulan tingkat kota.

Kemudian seusai arahan Presiden RI, kendati tahun 2024 adalah tahun politik, pembangunan daerah harus terus diperhatikan.

Mulai dari pemulihan ekonomi daerah, menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan ekstrem, menciptakan lapangan usaha baru, ketersediaan pelayanan kepada masyarakat baik itu kesehatan, pendidikan, pelayanan dan infrastruktur, kemudian perlindungan terhadap anak dan wanita.

"Kita akan terus berdayakan usulan kecamatan seoptimal mungkin sesuai dengan skala prioritas dan kapasitas APBD. Kalau tidak bisa ditampung APBD kita, akan dicoba menyesuaikan dengan APBD provinsi," kata dia.

Sementara itu Ketua DPR Kota Padang Syafrial Kani menyebutkan bahwa tema penyusunan RKPD tahun ini menunjukkan optimisme Kota Padang yang sudah menuntaskan RPJMD 2019-2024.

"Kita bersyukur, sejauh ini progul yang ada dalam RPJMD berjalan sesuai harapan dan terealisasi hingga 2023. Ini tetap perlu akuntabilitas sebagai bahan kebijakan dan pertanggungjawaban anggaran nantinya. Mesti banyak hal yang perlu dioptimalkan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana dengan efisien dan proporsional," katanya.

Kemudian Ketua Panitia Musrenbang yang juga Kepala Bappeda Kota Padang Yenni Yuliza menyampaikan sebelum terlaksana Musrenbang, ada berbagai rangkaian yang dilakukan mulai dari rembuk warga tingkat RW, rakor kelurahan, Musrenbang kecamatan, hingga forum komunikasi organisasi perangkat daerah.

"Musrenbang diharapkan dapat membentuk komitmen antara perencanaan pengawasan dalam tahapan belanja daerah. Sejalan dengan visi pembangunan nasional, RPKD Kota Padang juga harus mengacu pada RKPD provinsi," katanya.

Ia menjelaskan peserta Musrenbang penyusunan RKPD 2024 ini adalah seluruh pemangku kepentingan yaitu asisten, staf ahli, OPD, dan kecamatan.

Kemudian pemateri dari Kepala BWS Wilayah V dengan materi penanganan banjir, Bappeda Sumbar dengan materi arah pembangunan infrastruktur, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar dengan materi penanganan inflasi, dan PUPR Sumbar.

Musrenbang RKPD 2024 ini mengangkat tema "Pemantapan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul.