Bupati Rusma Yul Anwar: Kelanjutan pembangunan Pasar Surantih tunggu hibah lahan

Painan, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menyatakan akan melanjutkan pembangunan Pasar Surantih, Kecamatan Sutera jika sudah ada kejelasan terkait hibah lahan lokasi pembangunan pasar tersebut.

Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di Painan, Selasa menyampaikan tidak ada niat menunda atau menghentikan pembangunan pasar tersebut, namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2022 lahan yang bakal dibangun harus jelas hibahnya.

"Mereka tidak melarang membangun, tapi karena memakai dana APBD, jadi lahan itu harus dihibahkan dari ninik mamak ke pemerintah daerah," kata dia.

Pembangunan Pasar Surantih dimulai akhir 2020 dan ditargetkan rampung pada 2022. Untuk tahap awal pemerintah kabupaten masa Bupati Hendrajoni mengalokasikan APBD Rp2,6 miliar dari total Rp18 miliar anggarannya.

Pasar tiga tingkat itu dibangun di atas tanah ulayat sejumlah nagari (desa adat) yang ada di Kecamatan Sutera, namun sampai kini belum ada dokumen resmi soal penyerahan lahan dari ninik mamak pada pemerintah kabupaten.

Padahal menurut BPK hibah lahan merupakan syarat mutlak jika ingin melanjutkan pembangunannya, sehingga tidak akan menimbulkan kisruh di kemudian hari.

Apalagi auditor eksternal itu menilai sebagian besar pasar yang dibangun tak berfungsi optimal, karena perencanaannya kurang cermat dan tidak sesuai kebutuhan warga. Akibatnya beberapa di antaranya terbengkalai.

Auditor eksternal itu berpendapat kegiatan pembangunan sejumlah pasar kurang cermat dan tidak sesuai kebutuhan daerah, sehingga beberapa di antaranya terbengkalai hingga kini.

Meski begitu pemerintah kabupaten tetap berniat melanjutkan pembangunan Pasar Surantih. Bupati mengaku ia bersama ninik mamak, tokoh masyarakat dan pemerintah nagari telah membahas soal kelanjutannya.

Dengan begitu tuduhan sejumlah pihak yang menyatakan pemerintah kabupaten tidak mau melanjutkan pembangunan Pasar Surantih sangat tak berdasar. Bahkan ninik mamak sepakat menghibahkan lahannya pada kabupaten.

"Persoalan kenapa belum dilanjutkan dan komitmen untuk melanjutkannya telah kami sampaikan di berbagai pertemuan formil," kata bupati.

Tak hanya sampai di situ pemerintah kabupaten bahkan juga tengah menyiasati pembiayaan kelanjutan Pasar Surantih memakai sisa dana pembangunan Pasar Painan sebesar Rp25 miliar.

Rencana tersebut memang belum pernah disampaikan ke publik, menjelang adanya persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Sebab jika tidak disetujui kata bupati dirinya khawatir masyarakat bakal kecewa.

Karenanya bupati berharap semua pihak untuk memberikan informasi yang benar terkait pasar tersebut, sehingga tidak membuat gaduh di tengah masyarakat dan pembangunannya dapat berjalan lancar.

"Dulu hanya ada kesepakatan, tapi aksi hibahnya belum ada. Harusnya tidak bisa dibangun waktu itu. Kita tidak usah ungkit masa lalunya, sekarang bagaimana ke depannya," ujar bupati.

Sementara itu Sekda Mawardi Roska mengatakan hibah lahan sekaligus menghindari persoalan hukum jika pembangunannya tetap akan dilanjutkan, sehingga kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian kondisi keuangan daerah juga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pada tahun ini, seiring adanya pengetatan anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat melalui regulasi mengatur sebagian besar penggunaan dana transfer ke daerah, termasuk untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang dulunya bebas digunakan, kini turut diatur.

"Nah, jika sudah ada hibah lahannya, nanti bisa disepakati apakah pasar itu nantinya join operasi dengan kabupaten atau semua diserahkan pada nagari," tutur Sekda.

Menurut Sekda persoalan Pasar Surantih sebenarnya juga telah dibahas bersama DPRD saat pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2003.

Jika pembangunannya nanti berlanjut pasar tersebut akan dijadikan pasar kuliner. Sedangkan pasar rakyat agak digeser ke belakangnya agar tidak membuat macet seperti sebelumnya.

Sebagian tokoh masyarakat Surantih juga kurang sepakat jika itu tetap di tempat saat ini, karena sudah ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Surantih yang memposisikan pasar rakyat digeser ke belakang.

"Sesuai RDTR posisinya agak ke pinggir pantai. Itu sebenarnya lebih bagus untuk pengembangan wilayah Surantih," jelas Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu. (*)