DPRD Sumbar akan gelar rapat kerja terkait wacana penurunan status BIM jadi bandara nasional

Padang (ANTARA) - DPRD Sumatera Barat akan menggelar rapat kerja dengan pemangku kebijakan terkait wacana pemerintah pusat yang akan memangkas sejumlah bandara internasional menjadi bandara domestik termasuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padang Pariaman.

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di Padang, Minggu mengatakan rapat ini digelar menyikapi munculnya wacana tersebut dan adanya surat masuk dari Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) Sumbar terkait wacana yang mengapung tersebut.

"Kita berikan respon cepat dan gelar rapat bersama seluruh stake holder baik PT Angkasa Pura II, Kadin, Asita Sumbar, PHRI, komunitas pariwisata serta Sekdaprov Sumbar dan lainnya membahas persoalan ini. Rapat ini akan digelar Selasa (21/2)," kata dia

Pihaknya akan memastikan agar penurunan ini tidak terjadi pada Bandara Internasional Minangkabau karena akan berdampak negatif pada ekonomi Sumbar.

Apalagi, lanjutnya transportasi udara ini sangat diandalkan dan Sumbar sangat bergantung pada transportasi udara karena jalur Tol belum selesai serta jalur laut yang kurang diminati.

"Kita berharap tentu status bandara internasional ini tetap dipertahankan karena akan sangat merugikan jika beralih jadi bandara domestik," kata dia.

Selain itu ia menambahkan bandara ini menjadi bandara yang digunakan saudara kita dari Bengkulu dan Jambi saat musim Haji," kata dia.

Sumbar juga telah mendeklarasikan akan dikunjungi 8,2 juta wisatawan dengan program Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023 dan tentu ini akan sangat berdampak jika bandara ini mengalami penurunan status.

Kerugian yang dialami Sumbar terjadi di sektor perdagangan dan pariwisata dan tentu pihaknya akan mengajak Pemprov Sumbar untuk duduk bersama melakukan langkah-langkah strategis agar status bandara ini tetap menjadi bandara internasional.

"Kita akan coba diskusi untuk melakukan pendekatan dan lobi-lobi tentu dengan konsekuensi BIM harus memenuhi standar yang harus sesuai dengan bandara level internasional," kata dia.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar mengatakan target yang diharapkan dari pertemuan nanti adalah upaya seluruh pihak di Sumbar dalam meyakinkan pusat agar BIM ini tidak menjadi bandara yang dipangkas menjadi bandara domestik.

"Kita akan berupaya membangun komunikasi agar status bandara ini tetap menjadi bandara internasional karena sudah mulai ada pergerakan kunjungan langsung dari negara lain seperti Malaysia dan penerbangan umroh secara langsung dari BIM," kata dia.

Selain itu melalui bandara internasional, pengendalian warga negara asing juga lebih baik karena pemeriksaan di bandara jauh lebih ketat dari pemeriksaan di angkutan darat atau laut.

"Lebih banyak mudharatnya BIM ini turun kelas jadi bandara nasional dan kita harapkan ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi Sumbar mencanangkan Visit Beautiful West Sumatera 2023 dengan 8,2 juta kunjungan wisatawan tahun ini. Ini tentu merugikan," kata dia.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) vital dalam menggerakkan ekonomi provinsi tersebut dan diharapkan BIM tidak termasuk bandara yang diwacanakan pemerintah pusat untuk turun status.

"Ini masih wacana yang muncul dari pusat dan kita berpendapat bahwa bandara internasional di Sumbar ini harus dikembangkan mengingat sebagian besar warga Minangkabau itu di luar wilayah mereka," kata dia

Ia mengatakan banyak Diaspora Minangkabau yang berada di luar negeri baik itu Australia, Amerika, Malaysia dan lainnya tentu keberadaan bandara internasional ini menjadikan jarak semakin dekat.

Selain itu bandara ini mampu menggerakkan roda perekonomian dari sektor pariwisata yang terus dioptimalkan pemerintah daerah sebagai cara meningkatkan pendapatan daerah.

"Tanpa bandara internasional tentu akan mengkerdilkan pariwisata Sumbar. Kita tengah menggeliatkan kunjungan destinasi wisata di Sumbar untuk meningkatkan perekonomian daerah menjadi lebih baik lagi," katanya