Simpang Empat (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat meningkatkan perhatian khusus terhadap sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pengawasan dan pencegahan karena daerah itu termasuk kategori tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2024.
"Berdasarkan skor penilaian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diluncurkan Bawaslu RI, Pasaman Barat secara nasional masuk kategori 50 besar daerah kabupaten/kota dengan kategori tinggi. Untuk di Sumbar masuk kategori dua kerawanan tinggi setelah Kabupaten Agam," kata Komisioner Bawaslu Pasaman Barat Aditia Pratama di Simpang Empat, Jumat.
Ia mengatakan pada IKP menekankan empat sektor penilaian yaitu penyelenggara, sosial politik (sospol), kontestasi, dan partisipasi.
Untuk itu, katanya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian fokus pengawasan dan pencegahan Bawaslu di Pasaman Barat yakni pertama, penguatan pemahaman dan pengetahuan tentang kepemiluan dan regulatif kepada penyelenggara Pemilu jajaran adhoc, karena mereka ini nantinya akan berhadapan langsung dengan masyarakat di setiap tahapan.
"Polemik penyelenggara pemilu sebelumnya tentu menjadi pengalaman penting dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu ke depan," ujarnya.
Isu kedua, potensi polarisasi masyarakat yang ada di Pasaman Barat. Pihaknya memberikan perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kekondusifan dalam setiap tahapan Pemilu.
Ketiga, mitigasi dampak penggunaan media sosial. Penting bagi semua pihak untuk mengantisipasi penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik ke depan.
"Hal ini penting supaya penggunaan media sosial dan media digital konstruktif dan tetap positif terhadap konteks Pemilu dan pemilihan," ujarnya.
Keempat, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan.
menyikapi hal itu ke depannya, Bawaslu Pasaman Barat akan melakukan langkah langkah pencegahan baik secara intern maupun secara eksternal.
Melalui pembinaan secara berkala di setiap tahapannya kepada jajaran adhoc baik Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan maupun pengawas di nagari atau desa dan menggetarkan kegiatan sosialisasi baik secara formal maupun non formal.
Ia menyebutkan kegiatan formal dengan melaksanakan sosialisasi di dalam gedung dengan melibatkan dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan pelajar.
Pihaknya juga akan terus menggandeng mitra Bawaslu yang sudah dijalin kerja sama lewat kesepakatan dan juga pemberdayaan kader Bawaslu yang ada di Pasaman Barat yaitu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).
Sementara itu juga meningkatkan kegiatan non formal semi formal dengan kelompok masyarakat, seperti para kelompok tani, pemuda di jorong, kelompok disable dan kelompok komunitas yang ada.
"Artinya Bawaslu akan mencoba menyentuh dan menyapa masyarakat secara langsung lewat kegiatan nagari pengawasan, pojok pengawasan dan juga warung pengawasan dengan sebutan 'warung ngopi' ( NGobrol PemIlu)," sebutnya.
Ia menambahkan salah satu langkah untuk mengurai kerawanan Pemilu itu adalah dengan meningkat sumber daya manusia masyarakat pemilih Pasaman Barat lewat sosialisasi baik pertemuan langsung maupun tidak langsung.
"Seperti halnya kita selalu memposting di media sosial terkait bersifat informasi, edukasi dan lainnya," ujarnya.
Kerawanan tinggi, Bawaslu Pasbar tingkatkan perhatian sejumlah isu straregis
Komisioner Bawaslu Pasaman Barat Aditia Pratama saat mengadakan kegiatan tahapan Pemilu 2024. (Antara/Altas Maulana)
