Polres Pasaman Barat petakan daerah rawan Pemilu 2024

id Pemetaan kerawanan pemilu

Polres Pasaman Barat petakan daerah rawan Pemilu 2024

Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki. Antara/Altas Maulana.

Simpang Empat,- (ANTARA) - Kepolisian Resor(Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan pemetaan daerah rawan saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk memastikan pesta demokrasi berjalan aman dan kondusif.

Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki di Simpang Empat, Sabtu mengatakan potensi rawan pemilu atau Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) harus diketahui sejak awal sehingga antisipasinya dapat disiapkan.

Menurutnya dari pemetaan awal saat ini ada tiga kecamatan potensi rawan pemilu yakni di Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Lembah Melintang.

"Tiga daerah itu menjadi fokus kita melakukan mapping dan melakukan antisipasi jangan sampai kejadian 2014 dan 2019 /2020 kembali terulang. Mulai dari ricuh di tempat pemungutan suara, pemilihan ulang sampai upaya melarikan kotak suara," katanya.

Bagi lokasi di tiga kecamatan tersebut akan disiapkan personel guna menjaga dan mengawal agar tidak berkembang potensi-potensi yang tidak diharapkan.

Selain itu juga daerah lain di luar tiga kecamatan itu tetap menjadi perhatian untuk pengamanan pemilu.

Dalam IPKP Polri tersebut mencakup enam dimensi, yakni protokol kesehatan, penyelenggaraan, kontestan, partisipasi masyarakat, potensi gangguan, dan ambang gangguan.

Ia mengatakan Polri dalam menyukseskan Pemilu 2024 tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, pemerintah pusat, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat.

"Dari situ tentunya TNI Polri tidak berdiri sendiri, namun bekerja sama degan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada penyelenggara pemilu dan tokoh-tokoh yang ada sehingga kita bisa mengelola agar bisa betul-betul aman," ujarnya.

Untuk Pasaman Barat, jelasnya, jumlah personel hanya 440 orang dan hanya 2/3 kekuatan atau 200 personel diturunkan untuk pengamanan sehingga dibutuhkan penambahan personel dari Polda Sumbar.

"Jumlah TPS ada 1.296 dengan 90 nagari (desa) dan 11 kecamatan. Dibutuhkan setidaknya 300 orang personel tambahan lagi," harapnya.