Kemenko PMK temukan kemiskinan ekstrem 148 KK di Payakumbuh, Pemkot: Dientaskan tahun ini

Payakumbuh, (ANTARA) - Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat pada 2023 menargetkan bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem sebanyak 148 KK di daerah itu sesuai data Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia.

Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda di Kota Payakumbuh, Kamis, mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem memang menjadi salah satu prioritas bagi Pemkot Payakumbuh.

"Pengentasan kemiskinan ekstrem ini sesuai dengan arahan presiden. Sesuai data dari Kemenko PMK, di Payakumbuh ada 148 KK yang masuk ke kategori kemiskinan ekstrem dan tahun ini akan kami maksimalkan untuk mencari solusinya, harapan kita bisa terselesaikan tahun ini," kata dia.

Ia mengatakan selain dari program rutin dalam pengentasan kemiskinan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan dengan berbagai sektor termasuk kepada sektor swasta.

"Tidak hanya sektor swasta, namun kita juga akan mencoba mengajak masyarakat kita yang memiliki kelebihan rezeki untuk dapat terlibat dalam ini. InsyaAllah dengan pendekatan yang tepat, hal ini dapat kita maksimalkan," ujarnya.

Ia mengatakan salah satu program yang saat ini berjalan adalah program bapak asuh oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di daerah tersebut.

Selain itu saat ini Rida juga menggagas gerakan 1000 di masing-masing OPD di Kota Payakumbuh. Program ini untuk mendorong agar seluruh ASN di Kota Payakumbuh menyumbang atau bersedekah Rp1000 setiap harinya.

"Ini juga nantinya akan langsung disalurkan kepada masyarakat kita yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ini," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh Irwan Suwandi mengatakan sesuai dengan data dari Kemenko PMK Kota Payakumbuh masuk kategori hijau dalam kemiskinan ekstrem.

"Meski masuk kategori hijau kita tidak boleh lengah karena sesuai dengan target Presiden untuk kemiskinan ekstrem bisa nol pada 2024," katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan verifikasi dan validasi yang melibatkan kelurahan terhadap 148 KK data kemiskinan ekstrem dari Kemenko PMK dan didapatkan saat ini hanya tinggal 39 keluarga yang masuk kategori tersebut.

Ia mengatakan berdasarkan standar dari pemerintah yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yaitu masyarakat yang penghasilan terendahnya Rp322.170 setiap bulan untuk setiap jiwa.

"Kalau sesuai data Kemenko ada 148 KK atau sekitar 502 jiwa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Setelah kita lakukan verifikasi dan validasi temuan kita itu saat ini hanya tinggal 39 KK atau 222 jiwa yang masuk kemiskinan ekstrem itu," katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengukuran atau verifikasi validasi data kategori kemiskinan ekstrem tersebut setiap tiga bulan. (*)