Bupati Pesisir Selatan pastikan penyiapan poros Lunang-Silaut di 2023

Painan (ANTARA) - Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar mengungkapkan kepastian pembangunan jalan poros Kota Terpadu Mandiri (KTM) transmigrasi Silaut menuju Lunang sepanjang 12 Kilometer.

Penyiapan ruas jalan tersebut merupakan prioritas utama pembangunan di kawasan transmigrasi itu, mengingat keberadaannya sangat berarti sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan mobilisasi bagi masyarakat di kedua wilayah.

"Ya, pemerintah kabupaten beberapa waktu lalu telah membahas dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi," ungkap bupati saat menghadiri Istighozah di Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.

Istighosah merupakan kegiatan rutin yang digelar Badan Koordinasi Majelis Taqlim (BKMT) Kecamatan Silaut. Istighosah dua bulanan kali ini sekaligus peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah 2022 Masehi.

Istighozah yang digelar di Masjid Al-Muhajirin itu dihadiri Wali Nagari Air Hitam Suyudi, Ketua BKMT Kecamatan Silaut Nur Hamidah dan Pembina Lasdi serta ratusan masyarakat dari seluruh nagari.

Pada kesempatan itu panitia memberikan santunan pada 82 anak yatim dari seluruh nagari di Silaut yang masing-masing Rp700 ribu. Santunan berasal dari donasi warga dan pihak lain sebesar Rp64 juta.

Bupati melanjutkan pemerintah kabupaten meyakini jalan poros itu bakal meningkatkan transaksi perdagangan antar wilayah dalam satu kawasan transmigrasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan warga.

Saat ini jarak tempuh kedua wilayah relatif jauh, mencapai 40 Kilometer yang memicu ekonomi biaya tinggi, sehingga nyaris tidak terjadi transaksi perekonomian yang berarti di kedua wilayah.

Padahal pemerintah pusat menyiapkan Lunang sebagai wilayah lumbung pangan dan Silaut sebagai kawasan perkebunan di kawasan transmigrasi yang mulai berdiri sejak 1978 itu.

"Nah, dengan karakteristik wilayah yang berbeda seharusnya mampu menciptakan perputaran ekonomi yang besar, khususnya di sektor perdagangan," tutur bupati.

Selain pembangunan jalan poros Lunang menuju Silaut pemerintah kabupaten juga menargetkan percepatan penyiapan kawasan perkotaan baru dan pusat bisnis yang selama ini tidak optimal.

Kemudian mengupayakan teralisasinya program cetak sawah baru sebagai penunjang program ketahanan pangan bagi masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi Lunang-Silaut.

Bupati menyampaikan tidak ada perbedaan pembangunan antara kawasan transmigrasi dengan wilayah lain, bahkan pemerintah kabupaten memberi perhatian besar ketika bantuan pemerintah pusat mulai terputus.

Pemerintah kabupaten merangkul untuk bersama membangun daerah dan pernah menggagas terciptanya akulturasi dan asimilasi budaya bagi warga Pesisir Selatan yang tinggal di kawasan transmigrasi.

"Alhamdulillah, kini telah terlihat hasilnya. Mereka sudah mandiri, bahkan turut serta dalam memajukan pembangunan daerah," terang bupati.

Kemudian ikut menyukseskan program percepatan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang digagas pemerintah pusat di wilayah transmigrasi.

Sebagai respon dari program tersebut, pemerintah kabupaten pada 2012 turut melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan KTM Lunang Silaut. Bahkan kini masuk dalam 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.

Bahkan pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menargetkan pertumbuhan lembaga ekonomi dan sosial di wilayah transmigrasi sebanyak 35 unit per tahun.

Menetapkan Lunang dan Silaut sebagai daerah potensi pariwisata.

Menjadikan Kecamatan Silaut sebagai wilayah peruntukan industri, utamanya pengolahan kelapa sawit. Menetapkan Lunang dan Silaut sebagai kawasan perkebunan dan perhutanan industri.

Kawasan transmigrasi di Kecamatan Lunang dibuka pada 1973, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kecamatan Silaut pada 1979 dan terakhir pengiriman 2009. Mayoritas berasal dari Jawa.