Gubernur kukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Sumbar

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Sumbar untuk menekan angka anak gagal tumbuh akibat kekurangan gizi atau stunting di daerah itu yang diketuai Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Djoinaldy.

“Tim ini bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif,” kata dia saat pengukuhan satgas di Padang, Selasa.

Ia mengatakan percepatan penurunan stunting yang efektif, konvergen harus terintegrasi melibatkan lintas sektor mulai dari pusat, Sumatera Barat hingga kabupaten dan kota hingga desa, keluruhan dan nagari.

Menurut dia intervensi stunting yang dilakukan satgas ini harus dimulai dari hulu mulai kepada remaja dan calon pengantin. Mulai dari memastikan remaja memahami akan pentingnya kebutuhan gizi sejak remaja dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Kemudian calon pengantin juga harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan bimbingan perkawinan dari petugas lapangan dan pendamping keluarga.

Selanjutnya melakukan pemantauan kepada ibu hamil sampai memiliki balita agar dapat mengoptimalkan masa emas 1.000 hari pertama kehidupan baik dari sisi kesehatan maupun pola asuh.

Keluarga yang memiliki pasangan usia subur pasca persalinan juga harus mendapatkan pelayanan keluarga berencana agar dapat mengatur jarak kehamilan dari sebelumnya hingga optimal pengasuhan dan kasih sayang kepada anak yang dilahirkan.

Selain itu satgas juga memastikan anak hingga umur balita dipastikan mendapatkan air susu ibu ekslusif dengan imunisasi lengkap, vitamin, makanan tambahan setelah umur lebih 6 bulan serta memantau dan mendampingi tumbuh kembang anak secara optimal.

Ia menyebutkan sesuai hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 angka prevelensi stunting turun dari 26,47 persen menjadi 23,3 persen.

“Walaupun capaian sudah baik namun target Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting 14 persen pada tahun 2024 dan ada waktu tiga tahun untuk menurunkan itu,” kata dia

Dalam mewujudkan itu perlu sekali kerja yang ekstra untuk bisa dilakukan percepatan penurunan stunting.

“Koordinasi dan kerja sama sangat penting. Ini mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan. Saya imbau semua lintas sektor dapat bekerja sama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sumbar,” kata dia.

Sementara Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Sumbar Fatmawati mengucapkan terima kasih Gubernur Sumbar telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 440-171-2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

“Kita sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 3300 tim atau 9900 orang yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB,” kata dia.

Menurut dia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim pendamping keluarga tersebut meskipun tahun lalu dilakukan pelatihan secara daring pada tahun 2022 ini akan kita berikan pelatihan secara luring melalui biaya APBN. Dan untuk operasional TPK dialokasikan melalui DAK Bidang KB.

“Pada tahun 2022 ini juga kita sudah membentuk satuan tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting berjumlah 15 orang, 5 orang bertugas di provinsi dan 10 orang bertugas sebagai Technical Assistant di kabupaten dan kota. Satgas ini melaksanakan fungsi konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan satu data stunting,” kata dia.

Ia juga mengingatkan audit kasus stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, penyebab risiko, menganalisis faktor risiko dan memberikan rekomendasi serta perbaikan.

“Tim Audit Kasus Stunting harus ada di setiap kabupaten dan kota dengan melibatkan Tim Pakar diantaranya Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Obgyn dan Ginekologi, Psikolog dan Ahli Gizi yang sudah disiapkan melalui dana APBD dan DAK bidang KB yang ada,” kata dia.