Sumbar masuk daerah rawan peredaran Narkoba, BNNP: Perlu penanganan serius

Padang, (ANTARA) - Badan Narkotika Nasiona Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menyatakan daerah itu masuk daerah rawan dalam peredaran narkoba sehingga perlu penanganan serius dalam pemberantasan barang haram tersebut.

Kepala BNNP Sumatera Barat, Brigadir Jenderal Polisi Khasril Arifin, saat bertemu DPRD Sumatera Barat di Padang, Kamis, mengatakan, angka pengguna narkoba hingga saat ini tinggi dan butuh penanganan serius namun BNNP Sumatera Barat terkendala sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Ia mengatakan Sumatera Barat dijadikan lokasi perlintasan bagi pengedar narkoba, pintu masuknya jelas dan sudah terpetakan secara baik. Mulai dari narkoba jenis ganja masuknya dari Kabupaten Pasaman yang dibawa dari Aceh dan Medan melalui jalur darat. Sementara untuk sabu dan ekstasi terpantau masuk dari Pekanbaru Provinsi Riau melalui Kabupaten Limapuluh Kota.

Ia mengatakan BNNK yang berada didaerah perbatasan tadi ditingkatkan kesiagannya, termasuk upaya menangkap pelaku pengguna atau pengedarnya.

"Data nasional tak ada desa yang bebas dari narkoba dan ini artinya juga di Sumbar. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan perang melawan narkoba," katanya.

BNNP Sumbar terus mencegah dan menanggulangi secara berkelanjutan. Selain menangkap pengguna dan pengedar narkoba, juga sosialisasi pencegahan.

Untuk menangkap pengguna dan pengedar narkoba, dia tak menampik masih kekurangan sarana dan prasarana sehinga upaya penangkapan terkesan kurang maksimal.

Ia mencontohkan kurangnya kendaraan operasional petugas, apalagi sarana berupa kendaraan laut berupa kapal. Sedangkan untuk sosialisasi, pihaknya juga terkendala anggaran dan sarana, sejumlah pihak membantu, seperti pemasangan spanduk, baliho, dan lainnya. "Ini salah satu dilema kita di BNNP," katanya.

Sementara Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mendukung kinerja BNNP dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dan pihaknya akan membantu mengkoordinasikan dengan pemerintahan setempat.

"Berat tugas BNN saat ini. Kita akan mendukung kinerja BNN di Sumbar. Tenti sesuao dengan kewenangan kita," katanya.

Kemudian Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis mengakui ada keterbatasan provinsi dalam membantu kinerja BNNP. Misalnya dengan pinjam pakai kendaraan dinas Pemprov Sumbar untuk operasional. "Kami akan bantu sesuai ketentuan," katanya. (*)