Padang, (ANTARA) - Badan Narkotika Nasiona Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menyatakan daerah itu masuk daerah "merah" dalam peredaran narkoba sehingga perlu penanganan serius dalam pemberantasan barang haram tersebut.
Kepala BNNP Sumatera Barat Brigjen Pol Khasril Arifin saat bertemu DPRD Sumbar di Padang, Rabu mengatakan angka pengguna narkoba hingga saat ini tinggi dan butuh penanganan serius namun BNNP Sumbar terkendala sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Ia mengatakan Sumbar dijadikan lokasi perlintasan bagi pengedar narkoba, pintu masuknya jelas dan sudah terpetakan dengan baik.
Mulai dari narkoba jenis ganja masuknya dari Kabupaten Pasaman yang dibawa dari Aceh dan Medan melalui jalur darat.
Sementara untuk sabu dan ekstasi terpantau masuk dari Pekanbaru Provinsi Riau melalui Kabupaten Limapuluh Kota.
Ia mengatakan BNNK yang berada didaerah perbatasan tadi ditingkatkan kesiapsiagaan, termasuk upaya menangkap pelaku pengguna atau pengedarnya.
"Data nasional tak ada desa yang bebas dari narkoba dan ini artinya juga di Sumbar. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan perang melawan narkoba," katanya.
BNNP Sumbar terus melakukan pencegahan dan pemberantasan secara berkelanjutan. Selain melakukan penangkapan pada pengguna dan pengedar narkoba, juga dilakukan sosialisasi pencegahan.
Untuk penangkapan pengguna dan pengedar narkoba, dirinya tak menampik masih kekurangan sarana dan prasarana sehingga upaya penangkapan terkesan kurang maksimal.
Dia mencontohkan kurangnya kendaraan operasional petugas, apalagi sarana berupa kendaraan laut berupa kapal.
Sedangkan untuk sosialisasi, pihaknya juga terkendala anggaran dan sarana, sejumlah pihak membantu, seperti pemasangan spanduk, baliho, dan lainnya.
"Ini salah satu dilema kita di BNNP," katanya.
Sementara Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan dirinya mendukung kinerja BNNP dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dan pihaknya akan membantu mengkoordinasikan dengan pihak Pemprov Sumbar.
"Berat tugas BNN saat ini. Kita akan mendukung kinerja BNN di Sumbar. Tentu sesuai dengan kewenangan kita," katanya.
Kemudian Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis mengakui ada keterbatasan provinsi dalam membantu kinerja BNNP. Misalnya dengan pinjam pakai kendaraan dinas Pemprov Sumbar untuk operasional.
"Kita akan bantu sesuai dengan ketentuan," katanya.
Berita Terkait
Gubernur: Ruas tol Padang-Sicincin tuntas Juli 2024
Sabtu, 27 April 2024 19:29 Wib
Pemkot Pariaman catat PAD parkir Libur Lebaran Rp51,6 juta
Sabtu, 27 April 2024 18:30 Wib
Pariaman wacanakan tampilkan hiburan di empat objek wisata berbayar saat lebaran
Sabtu, 27 April 2024 18:28 Wib
42 peserta ikuti evaluasi existing pembentukan Panwaslu Kecamatan di Agam
Sabtu, 27 April 2024 15:03 Wib
16 club Sumbar ikuti turnamen SR Cup II 2024
Sabtu, 27 April 2024 13:02 Wib
Polres Agam rekayasa lalulintas sistem buka tutup jalan provinsi Lubuk Basung-Bukittinggi
Sabtu, 27 April 2024 13:00 Wib
Kepala Pengadilan Tinggi Padang resmikan lapangan badminton Pengadilan Negeri Batusangkar
Jumat, 26 April 2024 19:36 Wib
Kemenkeu catat penerimaan pajak di Sumbar capai Rp1,19 triliun
Jumat, 26 April 2024 19:34 Wib