Padang (ANTARA) - DPRD Sumatera Barat menggelar diskusi memulihkan ekonomi Sumatera Barat akibat dampak pandemi COVID-19 di daerah tersebut bersama pakar ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bank Nagari pada Kamis (25/6).
Ketua DPRD Supardi saat membuka diskusi di Padang, Kamis mengatakan pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, akan tetapi hampir di semua lini kehidupan, yang paling parah dalam ekonomi.
Menurut dia DPRD Sumbar akan mengapungkan usulan untuk mengalokasikan anggaran pada APBD di tahap awal, sebesar Rp10 miliar.
Ia mengatakan dana tersebut, dititipkan pada sektor perbankan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan dana untuk modal dapat diberikan pinjaman lunak antara Rp1 juta hingga Rp2,5 juta.
“Dengan dana sebesar Rp10 miliar dapat membantu permodalan sebanyak 5.000 hingga 7.500 UMKM, untuk berproduksi kembali,” katanya.
Dalam menyikapi kondisi perekonomian masyarakat, DPRD Sumbar sengaja melakukan diskusi panel. Hal tersebut bertujuan, untuk mencarikan solusi dan upaya untuk menggerakan kembali roda perekonomian.
“Perekonomian Sumbar didukung oleh UMKM, sedangkan usaha menengah dan besar jumlahnya sangat sedikit. Oleh sebab itu fokus adalah bagaimana menggerakan kembali UMKM untuk berproduksi,” katanya.
Dia mengatakan World Bank memperkirakan pandemi akan membawa ekonomi dunia pada era krisis baru yang lebih parah dari krisis moneter sebelumnya.
DPRD mengimbau memberikan dukungan dan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan modal kerja pasca pendemi Covid-19.
“Tanpa dukungan dari perbankan, tentu akan sulit bangkitnya kembali perekonomian masyarakat ,” katanya.
Dia menjabarkan dari informasi Dinas Koperindag Sumbar memperkirakan hampir 400 ribu dari 593 UMKM terdampak ekonomi akibat pandemi.
Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah dan meningkatnya angka pengangguran serta semakin banyaknya masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin.
Sementara itu Pakar Ekonomi Sumbar Universitas Andalas Werry Darta Taiful mengatakan gubernur harus membangun komunikasi dengan bupati/walikota untuk melakukan gerakan yang sama, yaitu mengalokasikan anggaran dari APBD masing-masing sebagai bantuan permodalan bagi UMKM.
Apabila masing-masing daerah bisa mengalokasi anggaran sebesar Rp2 miliar saja, maka akan terkumpul dana sebesar Rp38 miliar.
“Apabila masing-masing UMKM diberikan pinjaman antara Rp1 juta hingga Rp2 juta, maka dapat membantu sebanyak 25.000 hingga 30.000 UMKM. Ini tentu akan sangat besar dampaknya terhadap perkembangan UMKM pasca pendemi ini,” katanya.
DPRD Sumbar gelar diskusi pulihkan ekonomi Sumbar dampak pandemi
DPRD Sumbar menggelar diskusi panel tentang upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 (Istimewa)
