Jakarta (ANTARA) - Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum bagi Wahyu Setiawan, anggota KPU yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Karena perkara ini tidak terkait dengan kebijakan KPU yang dipersoalkan. Ya, enggak (diberi bantuan hukum)," kata Arief Budiman di Jakarta, Jumat.
Setelah tertangkapnya salah satu komisionernya, selain agenda normal KPU hanya mempersiapkan beberapa hal penanganan kelembagaan, seperti melakukan rapat dengan Bawaslu dan DKPP. Adapun bantu hukum tidak masuk dalam agenda.
Selanjutnya, KPU juga akan melaporkan kejadian tersebut dalam bentuk laporan resmi kepada Presiden, DPR RI, dan DKPP.
Baca juga: OTT Wahyu Setiawan, KPU: tak ada beda pandangan terkait PAW caleg PDI-P
Jika surat pengunduran diri Wahyu Setiawan telah diterima, menurut dia, hal itu akan turut dilaporkan untuk dilakukan penggantian.
"Ketiga, saya juga sudah meminta kepada biro terkait untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang kemungkinan dibutuhkan. Karena 'kan statusnya sudah ditetapkan (oleh KPK)," katanya.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota KPU RI Wahyu Setiawan pada hari Rabu (8/1).
Baca juga: Terkait OTT KPK, KPU sebut permohonan PAW ditandatangani ketum dan sekjen PDIP
KPK telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus suap terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.
Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF), sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.
Sebelumnya diwartakan, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI pengganti antarwaktu.
Baca juga: Ini kronologi peristiwa OTT KPK terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan
Berita Terkait
Anggota Komisi II usul gedung DPR dibangun paling terakhir di IKN
Rabu, 20 Maret 2024 8:23 Wib
Eks Komisioner KPU mengaku belum pernah bertemu Harun Masiku
Kamis, 28 Desember 2023 17:44 Wib
KKP sayangkan banyak guru besar namun kebutuhan RI masih impor
Selasa, 21 November 2023 21:07 Wib
MWA Unand: Peningkatan kesejahteraan kunci wujudkan kampus kelas dunia
Senin, 20 November 2023 16:40 Wib
Menteri Kelautan sarankan PTNBH tiru model pemilihan rektor Unand
Senin, 20 November 2023 14:35 Wib
Sakti Wahyu Trenggono: Perguruan tinggi harus didukung dana yang kuat
Selasa, 31 Oktober 2023 18:31 Wib
MWA ingatkan rektor terpilih perkuat sektor pangan dan kesehatan
Selasa, 31 Oktober 2023 15:56 Wib
MWA tetapkan Efa Yonnedi Rektor Unand periode 2023-2028
Selasa, 31 Oktober 2023 15:24 Wib