Padang, (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengemukakan pembangunan Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, harus terus dilanjutkan meski secara bertahap sesuai kesanggupan anggaran.
"Museum ini bisa menjadi salah satu pengingat bahwa PDRI adalah mata rantai sejarah bangsa. Jangan sampai terhenti," katanya di Padang, Sabtu.
Ia mengatakan itu terkait adanya informasi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menolak anggaran kelanjutan pembangunan museum PDRI dari APBN 2019 sebesar RP46 miliar.
Nasrul mengaku belum mengetahui informasi penolakan pemerintah kabupaten itu, tetapi, menurutnya, akan sangat disayangkan jika hal itu benar-benar terjadi.
Pemerintah pusat sudah mau menurunkan anggaran pembangunan. Dananya cukup besar pula. Sayang jika ditolak, katanya.
Nasrul menyebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mengambil alih pelaksanaan pembangunan museum itu jika pemerintah daerah memang tidak mampu. "Kami siap," katanya.
Sebelumnya Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Fitra Arda menginformasikan ada anggaran sebesarRp46 miliar untuk kelanjutan pembangunan museum itu.
Namun Pemkab Limapuluh Kota menolak dengan alasan tidak sanggup melaksanakan kegiatan tersebut.
Fitra meminta peran Pemprov Sumbar untuk mencarikan solusi persoalan tersebut, karena sangat sayang jika anggaran yang sudah dikucurkan itu dikembalikan ke KAS negara.
Museum merupakan bagian dari kawasan Monumen Nasional Bela Negara yang didirikan di Sumbar dengan luas total sekitar 40 hektare. Lokasinya dipilih pada salah satu basis PDRI di provinsi itu. (*)
Pembangunan Monumen PDRI jalan sesuai kesanggupan anggaran, kata Wagub
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit. (ANTARA SUMBAR/Miko Elfisha)
