Anggota DPR pertanyakan kecilnya nilai ekspor ikan Sumbar hanya Rp51 miliar setahun

id BKIPM,dpr ri

Anggota DPR pertanyakan kecilnya nilai ekspor ikan Sumbar hanya Rp51 miliar setahun

Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Rina memberikan keterangan kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR RI yang mengunjungi BKIPM Padang di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (23/1). (ANTARA SUMBAR/ Mario Sofia Nasution)

Padang, (Antaranews Sumbar) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mempertanyakan sedikitnya nilai ekspor ikan Sumatera Barat yang hanya Rp51 miliar dalam setahun sementara wilayah lautnya cukup luas.

“Saya melihat laut Sumbar cukup luas namun nilai ekspornya masih kecil, ini perlu dorongan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata dia saat mengunjungi Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) di Padang, Rabu.

Menurut dia potensi Sumbar di bidang hasil lautnya cukup menjanjikan namun hal ini tidak diikuti oleh langkah strategis pemerintah dalam mendorong nelayan dalam memproduksi ikan tersebut.

Misalnya kapal bantuan diberikan namun izinnya masih terkatung-katung atau pelatihan yang diberikan tidak berjalan optimal dan membuat para nelayan masih mencari ikan dengan cara tradisional.

Ia menekankan agar pemerintah daerah dan pusat terus mendorong agar hasil laut yang dimiliki ini dapat diekpor ke luar negeri dengan jumlah yang banyak. Menteri Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa nilai ekspor ikan Indonesia mencapai lima miliar dolar Amerika namun di Sumbar masih kecil.

“Nilai ini mungkin dalam proses menuju perbaikan, jumlah ekspor ikan yang banyak saat ini ada di pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya, Makassar dan lainnya,” ujar dia.

Sementara Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Rina mengatakan jenis ikan yang diekspor dari Sumatera Barat adalah ikan tuna, ikan kerapu dan lainnya yang dikirim ke Amerika Serikat, Jepang dan negara lainnya.

Untuk mempermudah pelayanan, BKIPM Padang telah membuka kantor pelayanan tidak hanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tapi juga di tempat lain seperti Pulau Sikakap Kabupaten Kepualauan Mentawai yang menjadi lokasi penghasil ikan.

“Kami terus meningkatkan pelayanan untuk mendorong ekspor tetap tinggi dan menjamin mutu ikan tersebut,” kata dia.

Komisi IV DPR RI bersama Kepala BKIPM KKP melakukan kunjungan ke kantor BKIPM Padang untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas pelayanan dan laboratorium yang dimiliki oleh BKIPM Padan yang bertugas menjamin mutu ikan di lokasi tersebut.

Kepala BKIPM Padang Rudi Barmara mengatakan pihaknya bertugas untuk melakukan pencegahan terhadap hama dan virus ikan masuk dari luar negeri dan memastikan mutu ikan di daerah tersebut.

Ia mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan perluasan wilayah pelayanan tidak hanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tapi juga di Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Bungus, Mentawai Dan Pelabuhan Ketapang yang baru dibuat.

Menurut dia seluruh fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh BKIPIM Padang telah diakreditasi oleh Badan akreditasi nasional untuk memastikan ikan yang akan dikonsumsi masyarakat maupun diekspor terjamin mutunya.

“Untuk ikan yang diekspor terdiri dari ikan tuna, garing, kerapu, lobster air tawar, selain ke luar negeri, ikan dari Sumbar juga dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia,” kata dia. (*)