Parit Malintang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mempersiapkan daerah itu menjadi kabupaten atau kota layak anak (KLA).
"Kita sudah meminta data yang berkaitan dengan KLA dari pihak terkait di antaranya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan sekolah," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Arman Adek di Parit Malintang, Selasa.
Ia mengatakan data-data yang diminta tersebut berupa kuesioner KLA yang diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
Data-data tersebut, lanjutnya juga berkaitan dengan pencatatan angka kelahiran anak dan perpindahan penduduk yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta angka kelahiran bayi dan tumbuh kembang anak yang tercatat di Dinas Kesehatan.
Selain data dari OPD, data dari pihak kepolisian setempat terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak juga menjadi penilaian, katanya.
"Hingga saat ini data sejumlah OPD sudah terkumpul namun mereka mengalami kesulitan mengumpulkan data pendukungnya," ujarnya.
Ia menjelaskan data pendukung yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan anak.
Arman mengatakan kuesioner dari OPD tersebut diisi secara dalam jaringan dan setiap data yang dikirim mengubah nilai KLA.
"Kemarin saja nilai kita sudah 110," kata dia.
Sebelumnya KPPPA menargetkan 400 kabupaten dan kota pada 2018 dapat menjadi KLA.
"Target kami ke depannya, pada tahun 2018 kami merencanakan sudah lebih dari 400 kabupaten dan kota yang mengembangkan daerahnya menjadi Kota dan Kabupaten Layak Anak," kata Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA Lenny Rosalin di Jakarta, Kamis (29/12).
Program KLA sendiri dimulai pada 2006 dengan memploting enam kabupaten/kota dan kini sudah mencapai 349 kabupaten dan kota yang sedang dikembangan menjadi KLA di Indonesia.
Berita Terkait
Solok Selatan bertekad jadi kota layak anak
Rabu, 28 Februari 2024 12:12 Wib
LKKS Pariaman telah renovasi puluhan rumah tidak layak huni
Rabu, 21 Februari 2024 16:14 Wib
Dianggap tidak layak, anggota KPPS Luhak Nan Duo Pasaman Barat pertanyakan porsi makan bimtek
Selasa, 30 Januari 2024 19:20 Wib
BI Sumbar siapkan Rp4,01 triliun hadapi tiga agenda besar
Jumat, 19 Januari 2024 14:16 Wib
DPMPPA Solok gelar pelatihan konvensi hak anak menuju kota layak anak
Jumat, 8 Desember 2023 18:27 Wib
Disperkim Solok tuntaskan pengerjaan bantuan rumah tak layak huni
Senin, 4 Desember 2023 18:37 Wib
Satgas TMMD/N ke-118 rampungkan renovasi rumah tidak layak huni
Sabtu, 7 Oktober 2023 18:11 Wib
Solok Selatan bentuk Forum Anak sebagai pelopor Perlindungan Anak
Jumat, 29 September 2023 14:49 Wib