Keberangkatan 1.325 jamaah yang daftar umrah ke BMP dijadwal ulang

Padang, (Antaranews Sumbar) - Kementerian Agama (Kemenag) wilayah Sumatera Barat (Sumbar) mengungkapkan ada 1.325 orang yang telah mendaftar untuk berangkat umrah melalui PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) yang keberangkatannya dijadwal ulang oleh biro tersebut.

"1.325 orang itu sudah mendaftar dan telah melunasi biaya, kami berharap pihak BMP berkomitmen untuk memberangkatkannya," kata Kepala Bidang Pengelolaan Haji dan Umrah Kemenag Sumbar, Afrijal di Padang, Senin usai bertemu dengan Ombudsman perwakilan Sumbar.

Menurutnya pihak BMP sudah ada iktikad baik untuk memberangkatkan jamaah walaupun harus melakukan penjadwalan ulang.

"Kami mengingatkan komitmen memberangkatkan jamaah itu harus diwujudkan, jangan di tataran pembicaraan saja," tambahnya.

Selain, itu ia juga mengapresiasi komitmen pihak BMP yang menutup pendaftaran peserta baru untuk sementara sampai seluruh jamaah yang sudah mendaftar diberangkatkan semuanya.

Ia menyampaikan menyikapi kasus BMP pihaknya sudah membentuk tim pengawasan dan tim layanan pengaduan masyarakat.

Sementara, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumbar meminta Kementerian Agama terus mengawal penyelesaian kasus penelantaran dan penundaan keberangkatan umrah oleh PT BMP dan memastikan biro perjalanan tersebut memenuhi komitmen untuk memberangkat kembali jamaah yang batal pergi.

"Kami menyambut baik upaya yang dilakukan Kemenag dengan bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini dengan memanggil pihak BMP, namun harus dipastikan pihak BMP memenuhi komitmen memberangkatkan jamaah," jelas Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi.

Menurut dia yang perlu didalami adalah seberapa sistemik masalah yang dihadapi oleh PT BMP sehingga mengalami kendala memberangkatkan jamaah umrah.

"Ada 1.300 lebih yang harus diberangkatkan PT BMP hingga Juni, mudah-mudahan komitmen perusahaan tersebut untuk menjadwal ulang keberangkatan bisa berjalan sesuai rencana," kata dia.

Ia berharap salah satu yang menjadi catatan Kemenag adalah soal tiket keberangkatan yang dalam aturan sebelum berangkat sudah harus jelas.

"Ini yang terjadi jamaah sudah tiba di Kuala Lumpur, tapi tiket ke Mekkah malah tidak ada, ini harus dipastikan mengapa bisa terjadi," ujarnya.

Ia juga menyarankan jika semua komitmen yang disampaikan BMP tidak terpenuhi maka Kementerian Agama sudah harus membuka layanan pengaduan bagi korban.