Kolaborasi pemerintah-masyarakat kunci urai kemacetan di Padang

Padang, (Antaranews Sumbar) - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang, Dedi Henidal mengatakan kolaborasi antara kinerja pemerintah dan kesadaran masyarakat menjadi kunci mengurai kemacetan di daerah berjuluk "kota bengkuang" di Provinsi Sumatera Barat itu.

"Sejatinya mencegah kemacetan bukan hanya tanggung jawab dishub atau kepolisian, namun juga pengendara dan warga lain yang menggunakan jalan," ujar dia menanggapi adanya keluhan sebagian besar warga Padang mengenai kemacetan di beberapa titik di Padang, Kamis.

Dia mencontohkan kemacetan di jalan Andaleh, Sisingamangaraja, Simpang Haru atau Khatib Sulaiman dapat terurai bila ada tahapan.

Pertama kata dia, bila dilihat kemacetan karena adanya kendaraan yang berhenti atau parkir menggunakan badan jalan, sedangkan lebar jalan tidak memadai.

Hal ini memang tugas pemerintah untuk mengaturnya, akan tetapi persoalan itu akan tuntas bila masyarakat memiliki rasa toleransi dalam berkendara.

Ia mencontohkan seperti di perempatan Monumen Padang Area Simpang Haru. Jika masing-masing pengendara toleransi tentu tidak akan ada tabrakan atau kepadatan mengingat sejauh ini di daerah tersebut memang tidak ada rambu.

Diakui petugasnya adakalanya berputar di daerah tersebut namun dengan jumlah yang terbatas saat ini 10 pagi, 10 siang dengan 187 titik persimpangan yang ada di Padang tentu tidak memungkinkan.Begitu pun dengan polisi lalu lintas yang jumlahnya terbatas tentu tidak akan semua titik bisa diawasi.

Memang idealnya satu titik diawasi dua petugas, namun bila itu harus membutuhkan banyak dana lebih baik mengupayakan masyarakat meningkatkan kesadaran.

"Ke depan memanfaatkan angkutan massal seperti Trans Padang yang representatif jadi solusi mencegah hal tersebut," tambahnya.

Saat ini kecenderungan di Padang, masyarakat berlomba memiliki kendaraan baik roda empat dan roda dua.Hal ini terjadi karena Trans Padang belum representatif dan jumlahnya belum memadai.

Sebagai gambaran saat ini ada 25 unit bus Trans Padang yang sebagian besar melayani satu koridor yakni Pasar Raya-Lubuk Buaya. Menurut rencana pada 2019 akan ditambah 25 unit lagi untuk dibuka lima koridor lain.

"Ini juga butuh kesadaran masyarakat untuk mendukung program tersebut," ujarnya.

Sementara itu salah satu tokoh pemuda di Pauh Padang, Syafriadi menilai perlu ajakan persuasif sekaligus penguatan sanksi bagi pengendara yang melanggar. Misalnya sanksi di tempat bagi yang parkir menggunakan badan jalan sedangkan lebarnya tidak memadai.

Bila dilihat, kata dia hampir di depan setiap pertokoan atau warung kelontong banyak parkir kendaraan sembarangan, hal ini yang kerap menimbulkan kemacetan. "Selain tentunya pemerintah harus menyiapkan tempat parkir representatif secara umum di beberapa lokasi keramaian," katanya.