Padang jadikan agen perubahan reformasi birokrasi ujung tombak pelayanan

id Balai kota

Padang jadikan agen perubahan reformasi birokrasi ujung tombak pelayanan

Balai Kota Padang. (ANTARA SUMBAR/MR Denya Utama)

Salah satunya melalui pelatihan, ini penting untuk meningkatkan pengetahuan bagi aparatur yang berdampak pada pelayanan,
Padang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kota Padang, Sumbar terus mendorong aparatur sipil negara yang telah ditunjuk sebagai agen perubahan reformasi birokrasi untuk memperkuat pelayanan kepada publik.

"Salah satunya melalui pelatihan, ini penting untuk meningkatkan pengetahuan bagi aparatur yang berdampak pada pelayanan," kata Asisten bidang administrasi Pemkot Padang Didi Aryadi di Padang, Sabtu.

Dia menyebutkan ada sekitar 97 pegawai yang telah disahkan sebagai agen perubahan telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan pelayanan yang representatif, kreatif dan inovatif.

Untuk itu agar selalu memperkuat kemampuan dan pengetahuannya secara rutin perlu dilakukan pelatihan dan pertemuan.

Fungsinya untuk memantau kinerja masing-masing agen sekaligus ajang berbagi antar perangkat daerah selain rapat gabungan.

"Sesuai fungsinya sebagai katalis atau motivator, perlu diberikan arahan dalam bekerja di lapangan," kata dia.

Menurutnya dengan perbedaan bidang yang dimiliki masing-masing namun tetap dengan komitmen yang sama yakni implementasi pelayanan prima.

Kemudian sebagai agen perubahan tentu setiap waktu harus ada perubahan, misalnya dalam kedisiplinan waktu dan kerja.

Mengingat agen ini sebagian besar merupakan pemegang kebijakan di suatu dinas, tentu perlu didorong untuk lebih maju.

"Ada kurang lebih 1 juta warga di Padang, butuh dukungan layanan dari agen perubahan itu," ujar dia.

Terlebih secara perlahan Padang menuju sistem kota pintar yang mengutamakan birokrasi secara terpadu dengan pemanfaatan teknologi.

Tentu untuk mengajak pegawai dan masyarakat di sebelas kecamatan dan 104 kelurahan diperlukan agen yang tangguh.

Meski kata dia saat ini di banyak kelurahan telah bermunculan kreatifitas dan kinerja yang inovatif dalam menjalankan pemerintahan, ini harus ditingkatkan. (*)