Pariaman, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat terus menggencarkan sosialisasi tentang Satuan Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai langkah awal menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
"Ini sesuai dengan instruksi Presiden RI dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas (Satgas) saber Pungli," kata Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman di Pariaman, Rabu.
Ia menjelaskan walaupun tim Satgas Saber Pungli telah dikukuhkan sejak Januari 2017, namun sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintahan setempat secara internal terus dilakukan.
Sosialisasi tersebut dilakukan melalui media cetak di antaranya spanduk, baliho, stiker, banner serta melalui media elektronik, dalam jaringan (daring) serta imbauan iklan layanan masyarakat.
Ia mengemukakan pemberantasan pungli perlu dilakukan secara serius dan maksimal sebab hal itu termasuk pelanggaran hukum dan mengganggu proses pembangunan.
"Sebab itu perlu secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan pungli serta melaporkan oknum yang terlibat," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok kerja (Pokja) Pencegahan Saber Pungli Kementerian Dalam Negeri RI, Sastry Yunizarti Bakri mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam membuat berbagai kebijakan terkait Saber Pungli termasuk gencar melakukan sosialisasi.
"Sebab ada beberapa daerah yang tidak mau lagi melakukannya," ujarnya.
Selain itu, ia menilai adanya program wajib belajar 12 tahun serta menggratiskan biaya pendidikan tersebut di Kota Pariaman dapat menjadi salah satu upaya menghindarkan pungutan-pungutan di sekolah.
"Ini sangat membantu, sebab secara umum Kemendagri mencatat 49 persen dugaan pungli dan laporan masyarakat berasal dari sektor pendidikan," katanya. (*)
Pemkot Pariaman Terus Gencarkan Sosialisasi Saber Pungli
Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman.
