Lapas Suliki komitmen bangun zona integritas menuju WBK/WBBM untuk berantas pungli

Payakumbuh, (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diharapkan dapat memberantas terjadinya pungutan liar (pungli).

"Kita bertekad untuk membangun zona integritas menuju WBK/WBBM. Hari ini kita awali dengan penandatanganan deklarasi janji kinerja dan komitmen bersama," kata Kepala Lapas Kelas III Suliki, Kamesworo di Sarilamak, Rabu (25/1).

Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut upaya mewujudkan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi merupakan proses perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas birokrasi.

"Kita menekankan pada seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat dengan sepenuh hati dan selalu membangun koordinasi dan komunikasi yang baik kepada sesama insan pengayoman maupun kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya," ujarnya.

Bahkan, sambungnya harapan dari hal ini juga dapat mengantisipasi dan menghilangkan hal-hal negatif yang selama ini mungkin saja masih dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti pungli atau bahkan penyalahgunaan narkoba.

Ia mengatakan dilaksanakannya deklarasi ini bukan hanya sekedar acara seremonial belaka, tetapi pegawai dapat menjadikan janji kinerja sebagai pedoman dalam mewujudkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

"Bukan sekadar menandatangani, namun harus bertanggungjawab tentang apa yang sudah disepakati bersama di hari ini. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab sesuai tupoksi pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik," ujarnya.

Untuk itu, seluruh pegawai harus memiliki semangat dan komitmen yang sama dalam bekerja bonusnya kita dapat meraih WBK.

"Semoga kedepan kita semakin disiplin, WBK harus kita wujudkan di lapas suliki. Sebab hal ini juga selaras dengan resolusi Kementerian Hukum dan HAM RI, menjadi insan pengayoman yang semakin pasti dan Ber-Akhlak. bekerja dengan tepat cepat dan ikhlas serta hasilnya akuntabel," kata dia. (*)