Jakarta, (Antara) - Ketua DPR Setya Novanto menilai aksi terorisme merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak.
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin, Setya Novanto mengatakan butuh penanganan khusus dan bantuan serta perhatian dari semua pihak agar paham radikalisme dan terorisme tidak menyebar.
Ketua DPR mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi masuknya pengaruh ISIS yang berpotensi mengancam wilayah Indonesia dengan salah satunya membangun pos lintas batas negara di sejumlah titik perbatasan.
Sementara itu terkait situasi yang tengah dihadapi pemerintah Filipina di daerah Marawi, Mindanao, Setya Novanto mengatakan pemerintah Indonesia mendukung penuh upaya Filipina dalam menumpas pengaruh ISIS di wilayah itu.
"Saya pastikan Indonesia mendukung penuh upaya negara Filipina untuk menumpas habis ISIS karena terorisme adalah musuh bersama, musuh seluruh bangsa dan negara di dunia," katanya.
Setya Novanto juga menilai kekerasan yang dilakukan dalam praktik paham terorisme bertentangan dengan agama manapun.
"Kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Kekerasan tak pernah jadi pilihan sebuah agama untuk menjalankan ajaran dan mencapai misi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya terorisme tidak memiliki agama," tegasnya. (*)
Berita Terkait
KPK periksa Dwina Michaella anak Setya Novanto sebagai saksi kasus KTP-el
Rabu, 28 Agustus 2019 10:34 Wib
Setya Novanto ajukan PK terkait perkara korupsi KTP Elektronik
Rabu, 28 Agustus 2019 10:32 Wib
Kronologi penyalahgunaan izin berobat Setnov
Minggu, 16 Juni 2019 9:55 Wib
Ramai diberitakan narapidana korupsi KTP-E bebas pelesiran,Setnov dipindah ke Lapas Gunung Sindur
Sabtu, 15 Juni 2019 6:13 Wib
PUTRA SETYA NOVANTO DIPERIKSA KPK
Kamis, 2 Mei 2019 14:44 Wib
Izin berobat, Novanto terlihat di restoran
Selasa, 30 April 2019 9:01 Wib
KPK terima uang pengganti kasus korupsi KTP-E dari Novanto Rp862 juta
Selasa, 23 Oktober 2018 8:47 Wib
Setnov beberkan nama-nama anggota DPR dan Banggar penerima aliran uang proyek KTP-E
Selasa, 18 September 2018 17:42 Wib