Jakarta, (Antara Sumbar) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan rencana penerapan surat perintah dimulainya penyidikan secara elektronik atau SPDP-e akan membuat kerja sama antarlembaga penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif.
SPDP-e ini merupakan alat undang-undang sehingga otomatis nantinya akan terkontrol dan tersinergi, kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, selama ini pertukaran informasi penyidikan kasus yang ditangani tiga lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan dilakukan secara manual.
Dengan adanya SPDP-e, pihaknya berharap ketiga lembaga bisa lebih cepat berkoordinasi dalam menangani kasus karena informasi penyidikan bisa diketahui lebih cepat.
"Memang ada kewajiban kepolisian untuk melaporkan apa saja kasus yang ditangani kepada KPK. Selama ini hanya dilakukan secara manual, jadi pendataan sulit, lewat pos, bisa hilang di jalan. Repot. Nah sekarang tidak seperti itu, jadi begitu polres, polda menangani kasus, SPDP sudah dikirim, itu langsung dan bisa diketahui KPK dan kejaksaan. Ini bagus untuk sistem check and balance," katanya.
Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan awalnya SPDP-e akan diterapkan di KPK, Bareskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) terlebih dulu.
"Jadi penanganan penyidikan tipikor di seluruh Indonesia bisa diketahui," ujar Agus.
Bila penerapan SPDP-e di tingkat pusat sudah berjalan dengan baik, selanjutnya akan diterapkan di sejumlah daerah.
"Pertama di pusat dulu, lalu dalam waktu tidak lama, Jakarta, Banten, Jawa Barat akan segera menerapkan e-SPDP," katanya. (*)
Berita Terkait
HTR jadi Bacalon Wali Kota pertama mendaftar ke partai politik di Bukittinggi
Selasa, 30 April 2024 19:02 Wib
Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan
Minggu, 3 Maret 2024 19:51 Wib
Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Minggu, 3 Maret 2024 16:58 Wib
Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK
Minggu, 3 Maret 2024 16:57 Wib
Mendagri ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik
Minggu, 3 Maret 2024 16:57 Wib
Mendagri minta Pemkot Padang Panjang sosialisasikan terkendalinya Inflasi ke masyarakat
Rabu, 3 Mei 2023 17:57 Wib
Mendagri ingatkan pemda tidak sepelekan isu inflasi
Selasa, 30 Agustus 2022 14:04 Wib
Faldo Maldini: Penunjukan MenPAN-RB ad interim jaga fungsi pemerintahan
Selasa, 5 Juli 2022 13:04 Wib