Jakarta, (Antara Sumbar) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi dan mendukung langkah para pemuka agama menandatangani deklarasi untuk berkomitmen menghapuskan perbudakan modern yang digelar di Gedung Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
Menurut Wapres perbudakan modern saat ini karena aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dilanggar. Perbudakan modern terjadi di berbagai negara.
Pemerintah Indonesia, menurut Wapres telah membuat banyak kebijakan guna mencegah terjadinya perbudakan modern, mulai dari jam kerja yang dibatasi, hari kerja yang dibatasi, upah minimum kerja yang harus dilaksanakan, umur pekerja dan lingkungan kerja.
Selain itu, Pemerintah juga meluncurkan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan seperti beras untuk masyarakat miskin dan berbagai bantuan lainnya. Begitu pula dengan program-program kesehatan seperti BPJS dan juga program pendidikan.
"Namun dalam kenyataannya tetap saja terjadi, terjadi di banyak negara, juga di Indonesia, ada human traficking, artinya membawa orang-orang bekerja tanpa aturan tanpa izin dan sebagainya, tidak diperjualbelikan tapi di transfer dan sebagainya," katanya.
Untuk itu upaya para pemuka agama berkomitmen menyebarkan nilai-nilai kepada masyarakat untuk mencegah perbudakan pantas untuk diapresiasi.
Perbudakan, menurut Wapres terdapat dua pihak, yang memperbudak dan yang diperbudak. Keduanya harus dicegah. Bagi pemuka agama utamanya perlu mencegah agar orang tidak memperbudak melalui tata nilai yang disebarkan.
"Khususnya kepada yang memperbudak karena ini hanya terjadi perbudakan kalau ada yang memperbudak. Ada yang memaksakan kerja tidak sesuai waktu, tanpa istirahat, bekerja tujuh hari seminggu, gaji tidak dibayar, umur kecil dipaksa, atau pun lingkungan lainya. Secara aturan, pemerintah sudah mempunyai aturan-aturan untuk itu yang harus dijalankan, tetapi secara moral masyarakat harus dididik dan diajarkan untuk hal ini tidak terjadi," katanya.
Selain itu, menurut Wapres kemajuan sebuah bangsa juga akan berpengaruh terhadap percepatan penghapusan praktik perbudakan modern. (*)
Berita Terkait
Ketua umum PMI tinjau lokasi terdampak banjir bandang di Tanah Datar
Selasa, 14 Mei 2024 17:15 Wib
Jusuf Kalla: PMI siap bantu evakuasi dan rehabilitasi lokasi bencana di Sumbar
Selasa, 14 Mei 2024 15:20 Wib
PMI asesmen kebutuhan dasar para penyintas banjir di Sumbar
Selasa, 14 Mei 2024 12:32 Wib
Jusuf Kalla dijadwalkan kunjungi korban banjir Sumatera Barat
Senin, 13 Mei 2024 19:42 Wib
Jusuf Kalla harap pelaksanaan pemilu di Indonesia berlangsung bersih
Rabu, 14 Februari 2024 11:16 Wib
Anies: Dukungan JK lebih besar dari sekadar masuk struktur tim
Kamis, 21 Desember 2023 8:00 Wib
Jusuf Kalla : Rumah sakit tidak boleh lupakan sisi sosial
Sabtu, 4 November 2023 19:12 Wib
Jusuf Kalla, letakan batu pertama pembangunan pengembangan RS. Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang
Sabtu, 4 November 2023 18:07 Wib