Bupati: Gladi Lapangan Rencana Kontinjensi Permudah Penanganan Bencana

Padang Aro, (Antara Sumbar) - Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Muzni Zakaria berharap gladi lapangan rencana kontinjensi bencana banjir disertai longsor yang digelar Kamis mampu mempercepat dan mempermudah penanganan korban bencana alam.

"Selama ini penanganan bencana belum tersistem. Belum begitu tahu siapa mengerjakan apa. Penanganan bencana memang bisa kita atasi, tapi belum sempurna penanganannya," ujarnya usai gladi lapangan rencana kontinjensi bencana banjir disertai longsor di Ruang Terbuka Hijau Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan, Kamis.

Dengan digelarnya gladi lapangan rencana kontinjensi bencana banjir disertai longsor ini, sebutnya mampu menata sistem penanganan bencana secara benar sehingga lebih cepat dan mudah.

Ia menyebutkan yang terlibat gladi lapangan rencana kontinjensi bencana banjir disertai longsor tersebut bukan saja personel dari Solok Selatan, namun juga hadir dari kabupaten/kota di Sumbar, seperti Padang Pariaman dan Pasaman.

Dalam gladi yang digelar sehari itu, juga datang perwakilan dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Goa.

"Kami ucapkan terima kasih pemerintah kabupaten/kota yang turut dalam gladi lapangan rencana kontinjensi bencana banjir disertai longsor ini," ujarnya.

Sementara fasilitator dari BNPB, Tanti S Reinhart menyebutkan dalam gladi lapangan rencana kontinjensi bencana banjir disertai longsor ini diuji 20 prosedur tetap.

"Dari 20 protap, yang paling banyak diujikan sistem komando tanggap darurat. Bagaimana posko komando ini berfungsi," ujarnya.

Pada gladi tersebut, tambahnya juga menguji pos kesehatan, search and rescue (SAR), menguji penanganan pengungsi, dapur umum, dan logistik.

Ia menyebutkan jika seluruh pihak paham akan fungsi dan tugasnya selama tanggap darurat, maka akan mempermudah tugas BPBD. "Urusan bencana bukan hanya urusan BPBD. BPBD hanya mengkonsolidasikan," ujarnya.

Ia menambahkan briefing formal dengan pers juga sangat penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran data dan berita.

"Jika teman-teman pers tidak mendapatkan briefing formal, pers akan mencari berita sendiri dan beritanya belum tentu benar," ujarnya.

Sementara ketika disinggung terkait kelemahan selama tanggap darurat, sebutnya adalah koordinasi.

"Kadang-kadang kalau tanggap darurat itu semua ingin menunjukan 'benderanya'. Semua ingin menunjukan bahwa saya membantu. Yang dilupakan satu, tidak berkoordinasi," tuturnya.

"Semua punya hak untuk membantu, tapi harus terkoordinasi. Yang mengurusi (tanggap darurat) adalah tanggung jawab pemerintah, berarti koordinasikan ada pada pemerintah," ujarnya. (*)