Pengadilan Tinggi Padang perberat hukuman Muzni Zakaria

Padang (ANTARA) - Pengadilan Tinggi (PT) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) memperberat hukuman Bupati non aktif Solok Selatan, Muzni Zakaria yang awalnya divonis hukuman empat tahun penjara menjadi 4,5 tahun.

"Memang benar perkara tersebut sudah diputus, melalui musyawarah hakim pada 30 November 2020 dan dibacakan pada 1 Desember 2020," kata pejabat humas PT Padang, Yulman di Padang, Kamis.

Dalam amar putusan banding yang diketuai hakim Panusunan Harahap itu, Muzni Zakaria dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp3,375 miliar dikurangi Rp440 juta yang telah disita oleh KPK dari terdakwa paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Jika dalam batas waktu tersebut terdakwa tidak membayar maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang, namun kalau harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman dua tahun penjara.

Sedangkan pidana denda ia dikenakan denda sebesar Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak Muzni selesai menjalani pidana.

Ia mengatakan putusan tersebut secepatnya akan diserahkan kepada para pihak baik jaksa atau pun terdakwa melalui Pengadilan Tipikor Padang.

Sebelumnya Muzni telah dinyatakan bersalah oleh hakim Pengadilan Tipikor Padang atas kasus tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam sidang yang digelar pada Rabu (21/10).

Majelis hakim saat itu menjatuhkan hukuman selama empat tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.

Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan banding ke PT hingga akhirnya Muzni dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara.

Menanggapi putusan tersebut, JPU Rikhi Benindo Maghaz mengatakan pihaknya belum menerima salinan putusan PT Padang secara resmi.

"Sampai sekarang salinan putusannya belum diterima, namun demikian kami mengapresiasi karena permohonan banding kami dikabulkan oleh majelis hakim PT Padang," katanya dihubungi dari Padang.

Permohonan banding yang dikabulkan itu, katanya adalah penerapan uang pengganti kepada terdakwa Muzni Zakaria atas suap yang telah diterima dari pengusaha M Yamin Kahar.

"Mengenai hukuman badan yang naik menjadi 4 tahun 6 bulan kami juga mengapresiasi," katanya.

Rikhi yang pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Padang mengatakan pihaknya menunggu salinan putusan untuk menentukan apakah menerima atau mengajukan kasasi.

Sementara di tempat terpisah, penasehat hukum dari Muzni Zakaria yaitu David Fernando belum bisa berkomentar banyak.

"Kami belum bisa berkomentar banyak karena belum menerima salinan putusan, bahkan memori banding pun belum kami terima sampai saat ini," katanya melalui telefon.