Padang, (Antara) - DPRD Sumatera
Barat (Sumbar) menerima rekomendasi dari beberapa pihak guna melengkapi
pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir
masa jabatan gubernur 2010 - 2015. Ketua DPRD Sumbar,
Hendra Irwan Rahim di Padang, Senin mengatakan, demi terwujudnya
objektifitas dan keakuratan pembahasan LKPj pihaknya mendatangkan
narasumber yang dapat mewakili dari beberapa bidang pembahasan dalam
LKPj tersebut.
"Walaupun sebenarnya mempunyai
keterbatasan waktu dalam pembahasan LKPj tersebut untuk para pansus,
kami harapkan tidak akan mengurangi dari kualitas rekomendasi yang
nantinya diberikan, sehingga kekurangan yang terjadi pada masa Gubernur
saat ini tidak akan terulang untuk masa yang akan datang," katanya.
Sementara itu, Sjafrizal dari Universits Andalas (Unand) menilai,
kinerja pembangunan ekonomi Sumbar berjalan baik hanya pada dua tahun
pertama pelaksanaan RPJMD 2010-2015, namun mulai menurun pada 2013 dan
2014 sehingga berada di bawah terget RPJMD.
Ia
melanjutkan, hal ini disebabkan karena rendahnya pertumbuhan ekonomi
daerah tersebut serta tingginya tingkat penganguran dan kemisikinan.
Sehingga mengakibatkan pencapaian tingkat kemakmuran ekonomi daerah di
bawah target RPJMD.
Namun selain itu, katanya, pencapaian
yang cukup baik dapat diliat dari kualitas sumber daya manusia yang
selalu berada diatas target RPJMD.
Hal yang serupa
dikemukakan Elfindri yang juga berasal dari Unand, membahas pertumbuhan
ekonomi Sumbar yang mengalami masalah terutama terhadap inflasi, yang
harus dapat dikendalikan khususnya pada beras.
Ia
menambahkan, perlu adanya peningkatan peran pada sektor pertanian
terutama pada komuditas impor, kedele jagung dan daging. Hal tersebut
guna menimimalisir tingkat masyarakat miskin yang umumnya naik pada
2013-2014.
Ia menambahkan, sementara pada masalah
pengangguran pada tinggat pendidikan Perguruan Tinggi (PT) tinggi
dibandingkan untuk pendidikan setrata SMK, SMA dan bahkan berpendidikan
rendah serta menengah cenderung mengalami penurunan.
Sementara Mawardi Effendi dari UNP, persoalan pengangguran pada tingkat
pendidikan tersebut bukan disebabkan pada masalah pendidikan itu sendiri
melainkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas. (cpw2)
Berita Terkait
Pemprov Sumbar serahkan bantuan ayam KUB di Pasaman Barat
Rabu, 1 Mei 2024 17:35 Wib
Pemkab Agam terbitkan ratusan lembar kartu tanda pencari kerja
Rabu, 1 Mei 2024 14:25 Wib
Kemenkumham Sumbar Gelar FGD Pembinaan Pola Karir Perancangan Peraturan Perundang -- undangan di Daerah
Selasa, 30 April 2024 20:21 Wib
Gubernur: Gerakan Tabungan Pajak mudahkan masyarakat bayar kewajiban
Selasa, 30 April 2024 20:03 Wib
Wali Kota Padang pamitan karena masa jabatannya segera berakhir
Selasa, 30 April 2024 20:03 Wib
Ketua Dharma Wanita Kemenkumham Sumbar ajak anggota rutinkan pertemuan
Selasa, 30 April 2024 20:02 Wib
Kemenkumham Sumbar harmonisasi produk hukum dari empat daerah
Selasa, 30 April 2024 20:00 Wib
Penyuluh hukum Kemenkumham Sumbar tanamkan nilai nasionalisme ke WBP
Selasa, 30 April 2024 19:59 Wib