Tak Kantongi Izin, Polisi Bubarkan Aksi Damai MayDay Padang

Padang, (Antara) - Polisi dari Kepolisian Resor (Polres) Kota Padang membubarkan aksi damai mahasiswa dalam memperingati Hari Buruh Se-Dunia di Bundaran Kantor Pos, Jalan Bagundo Aziz Chan, Jumat.

Pantauan di lapangan, pembubaran tersebut karena para mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasinal (FMN) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diduga tidak memiliki izin dari kepolisian setempat untuk menggelar aksi itu.

Selain itu, sebanyak lima mahasiswa dari FMN dimintai keterangan di Mapolresta Padang terkait pelaksanaan aksi yang dilakukan tanpa ada surat ijin dari kepolisian. Namun, sekitar pukul 17.30 WIB mahasiswa tersebut diperbolehkan pulang oleh aparat kepolisian.

Sementara dalam aski damai tersebut Ketua DPC FMN Kota Padang, Angelique Maria Cuaca mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK sedang membahas perubahan kebijakan pengupahan. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan ini merencanakan kenaikan upah menjadi 1 kali dalam 2 tahun.

Rencana kebijakan ini, menurutnya, merupakan bagian dari politik upah murah dan tidak menjadi jawaban untuk cita - cita hidup layak pada buruh. Selain itu, kenaikan yang ditetapkan setahun sekali saja masih jauh dari kebutuhan layak hidup buruh.

"Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar pada penentuan UMP 2015 mengajukan Rp 1.800.000. Namun, realisasinya hanya Rp1.615.000 yang ditetapkan. Padahal inflasi kian meningkat beriringan dengan kenaikan harga bahan pokok dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," jelasnya.

Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, katanya, FMN melihat tidak adanya kebijakan untuk memberikan kesejahteraan kepada buruh Indonesia. Namun, politik upah murah akan tetap diperlakukan di Indonesia.

Apalagi, imbuhnya, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membuat investor asing seperti AS, Eropa, Tiongkok, dan Jepang leluasa masuk membuka industri manufaktur dan rakitan. Hal ini sangat jauh dari cita-cita untuk membangun industri nasional.

"Meskipun hari ini tidak ada buruh yang turun aksi di Padang, tidak membuat rasa hormat kami kepada perjuangan buruh lenyap. Karena, FMN ketahui bahwa buruh di Indonesia khususnya Sumbar tanpa kenal lelah terus memperjuangkan haknya. Salah satunya, hingga hari ini 500 karyawan PT. LIN di Pasaman Barat terus berjuang menuntut kenaikan upah," katanya.

Sementara itu, aktivis HMI Cabang Padang Ikhwan Ramadhan mengatakan peringatan MayDay selalu diisi dengan aksi unjuk rasa tentang kesejahteraan karena dalam 1 dekade terakhir, kesejahteraan buruh belum mampu diselesaikan oleh perusahaan maupun dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

"UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 yang mengatur tentang pengupahan hak atas jaminan sosial belum mampu memberikan perlindungan terhadap buruh dan jaminan hidup layak bagi buruh," katanya.

HMI, katanya, melihat pelaksanaan sistem jaminan sosial yang belum terlaksana dengan baik butuh pengawasan yang ketat dari masyarakat dan pemerintah, terutama terkait kritikan terhadap kesejahteraan para buruh dan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam aksi tersebut para mahasiswa menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan, kemudian menuntut agar berikan upah layak bagi pekerja, berikan akses pendidikan yang luas dan merata bagi rakyat Indonesia.

Lalu mendukung perjuangan kaum buruh di Indonesia khususnya di Sumbar yang menuntut kenaikan upah dan jaminan kesejahteraan, menolak sistem kerja kontrak, perbaikan pelaksanaan sistem jaminan sosial, tolak kenaikan gaji sekali lima tahun, dan membangun sistem ekonomi buruh yang lebih baik. (*)