Asosiasi-Disnak Sumbar Sepakati HPP Ayam Pedaging

Padang (Antara Sumbar) - Asosiasi Perhimpunan Peternak Ayam Pedaging Minangkabau (APPAPM) dan asosiasi pengusaha pakan dan bibit unggas bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat menyepakati Harga Pokok Produksi (HPP). Kesepatan terhadap HPP menjadi minimal Rp15 ribu per 1,6 kg tersebut, diambil setelah adanya aksi dari APPAPM yang mendatangi tiga bus angkutan kota dalam provinsi (AKDP) ke Kantor Disnak dan Kesehatan Hewan Sumbar di Jalan Rasuna Said, Kamis, tuntutan disampaikan agar pemerintah provinsi memperhatikan nasib peternak ayam pedaging saat harga anjlok ini. Orasi yang diiringi dengan pemajangan sejumlah spanduk hanya berjalan sekitar 15 menit, sebanyak enam orang perwakilan asosiasi peternak ayam pedaging difasilitasi untuk berdialog dengan Kepala Dinas Petenakan dan Keswan Sumbar, karena perwakilan dua industri yakni Japfa Comfeed Indonesia dan Pokphand sudah berada di instansi tersebut. Perwakilan dan APPAPM Masdiwara menyapaikan tuntutan peternak unggas yang sedang mengalami harga anjlok dan berdampak terhadap produktivitas, sedangkan di pasaran harga ayam broiler tetap tinggi. Justru itu, kalangan peternak datang, guna meminta dukungan pemerintah provinsi dalam hal ini Disnak dan Keswan Sumbar, agar dapat memfasilitasi menyetabilkan harga ayam pedaging tersebut. Melemahnya harga ayam pedaging tingkat peternak tidak terlepas dari perannya industri yang memasok bibit, makanya harus ada kesepatan yang harus diambil dalam penetapan HPP. "Kalau HPP tidak terjadi perubahan, maka banyak peternak akan bangkrut usahanya. Kami minta pemerintah provinsi berpihak kepada peternak mandiri, bukan kalangan industri saja," kata Masdiwara dalam forum dialog tersebut. Kepala Disnak dan Keswan Sumbar Erinaldi mengatakan, onjlok harga ayam pedaging yang terjadi saat ini bukan di wilayah Sumbar, terjadi secara nasional dan tidak terlepas juga produksi ayam broiler sudah melebihi atau over suplai. Justru itu, melalui komunikasi bersama unsur-unsur terkait ini, perlu dicarikan jalan keluar, termasuk antisipasi jangka panjang karena persaingan semakin ketat dengan bermunculan usaha serupa di provinsi tentangga. "Dulu yang memasok ke Bengkulu, Muaro Bungo dan Kerinci Jambi, serta Pekanbaru berasal dari Sumbar, tapi kenyataan sekarang peternak baik mandiri atau industri sudah mulai berkembang di provinsi tetangga akibatnya pasar makin terbatas," katanya. Karenanya, tambahnya, komunikasi baik antar peternak mandiri dengan industri, termasuk dinas peternakan dan kesehatan hewan, serta instansi terkait lainnya karena saling keterkaitan. "Sekarang sudah diperoleh kesepatan dalam penetapan HPP, maka sama-sama pula harus mengawalnya dan bila ada yang tak sesuai pada praktiknya harus dikomunikasikan bersama," ujarnya. Perwakilan dari kalangan industri Asrul dan Nurseto menambahkan, pihaknya bersedia untuk berkomunikasi mencari langkah yang tepat untuk kepentingan peternak dan industri. Bahkan, ke depan perlu duduk bersama untuk membicarakan tataniaga ini untuk dapat menjadi bahan regulasi oleh pemerintah provinsi. Data yang dihimpun dari berbagai sumber pada awal Maret 2015 tren penurunan harga sampai menyentuh angka Rp9000/Kg di beberapa daerah Sumatra, Rp10.000/Kg di beberapa daerah Jawa Tengah dan Rp 11000 di beberapa daerah di Jawa Timur.(sir)