BKKBN Harap Pemda Serius Hadapi Bonus Demografi

Jatinangor, (Antara) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengharapkan pemerintah daerah (pemda) serius dalam melakukan berbagai persiapan guna menghadapi bonus demografi. "Pemda memiliki peran strategis dalam menyukseskan bonus demografi," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Sudibyo Alimoeso di Jatinangor, Jawa Barat, Kamis. Dia menyatakan hal tersebut pada acara Pertemuan Ilmiah Nasional Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Padjadjaran. Dia mencontohkan, peran pemda salah satunya adalah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan khususnya bagi generasi muda. "Dengan demikian, kita akan memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi," katanya. Dia menjelaskan, bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibanding penduduk non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas). Kondisi ini dapat dilihat dari rasio ketergantungan terendah, yaitu 100 penduduk usia produktif hanya menanggung sekitar 44 usia non produktif. Hal ini terjadi karena menurunnya jumlah anak yang dimiliki keluarga Indonesia. Itu artinya beban yang ditanggung penduduk produktif makin sedikit. Meski demikian, dia mengakui bahwa ada beberapa persoalan yang harus dituntaskan bersama-sama. "Memang secara nasional, puncak bonus demografi diperkirakan terjadi di Indonesia pada 2020-2030," katanya. Namun, kata dia, bonus demografi di tiap daerah tidak terjadi bersamaan. "Mungkin saja daerah seperti Yogyakarta dan Papua akan mengalami bonus demografi dengan rentang waktu yang berjauhan," katanya. Karena itu, masing-masing pemerintah daerah harus jeli dalam melihat perkembangan kependudukan di wilayahnya. Sementara itu, dia juga menambahkan, bahwa bonus demografi hanya bisa dinikmati jika angkatan kerja yang berlimpah berkualitas, yakni berkualitas dari segi kesehatan, kecukupan gizi, dan pendidikan. (*/jno)