Indonesia Bahas Pembukaan Konsul Honorer di Ramallah

Jakarta, (Antara) - Kementerian Luar Negeri Indonesia membahas pembukaan konsul honorer di Ramallah, Palestina, setelah mempertimbangkan dua opsi yang lain, yakni intersepsi dan membuka kedutaan besar. "Opsi konsul honorer adalah yang paling memungkinkan dari dua opsi yang lain, yakni interception (menyisipkan) dan membuka kedutaan di sana," kata Direktur Jenderal Multilateral Hasan Kleib setelah konferensi pers pertama Menlu Retno Marsudi di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta, Rabu. Menurut Hasan, pilihan mengangkat konsul honorer di Ramallah akan menjadi langkah awal untuk menjajaki pembukaan Kedutaan Besar Indonesia di Palestina, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat debat calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014. "Kita bisa mengangkat orang Palestina atau orang Indonesia yang berdomisili di sana. Bisa siapa saja, pedagang atau petugas kesehatan, yang jelas non-politik," kata dia. Hasan menjelaskan, konsul honorer tidak akan bersifat politis, ia akan menjembatani pembuatan visa WNI untuk masuk ke Ramallah melalui Kedutaan Besar Indonesia di Yordania. "Kewenangannya hanya melaporkan visa, tidak politik, seperti fungsi konjen (konsulat jenderal) hanya di bidang ekonomi, sosial dan budaya," kata dia. Kleib menambahkan, keuntungan dari konsul honorer, Pemerintah Indonesia tidak perlu berhubungan dengan otoritas Israel. "Ramallah sebenarnya termasuk wilayah West Bank (Tepi Barat), tapi kalau mau masuk ke sana harus izin Israel," kata dia. Sebelumnya, saat konferensi pers, Menlu Retno Marsudi mengatakan di bidang diplomasi politik, Indonesia akan mendorong usaha perdamaian konflik Palestina dan Israel. Retno juga berkomitmen untuk meningkatkan dukungan bagi pembangunan kapasitas (capacity building) sumber daya manusia bangsa Palestina, seperti salah satunya saat Indonesia sukses menjadi tuan rumah Konferensi Kerjasama Antar Negara-negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) II pada Maret 2014 lalu. (*/jno)