Wujudkan Transparansi, Pemkab Agam Lakukan Penilaian Pengelolaan Keuangan Nagari

id nagari agam

Wujudkan Transparansi, Pemkab Agam Lakukan Penilaian Pengelolaan Keuangan Nagari

Tim penilai pengelolaan keuangan nagari tingkat Kabupaten Agam sedang melakukan penilaian di Nagari Sungaipua, Selasa (14/11). (Antara Sumbar/Yusrizal)

Lubukbasung, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melakukan penilaian pengelolaan keuangan nagari untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran di daerah itu.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Nagari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Agam, Widy Astuti di Lubukbasung, Selasa (14/11) mengatakan, penilaian ini dimulai dari tingkat kecamatan sampai kabupaten.

"Penilaian ini merupakan yang pertama dilakukan di Agam dan tahun depan akan dikembangkan dengan materi yang lain," katanya.

Ia mengatakan tujuan dari penilaian ini untuk mengetahui kemampuan nagari dalam menyusun perencanaan nagari yang tepat waktu, tepat sasaran dan partisipatif.

Selain itu, mengetahui tingkat ketertiban dan kedisiplinan nagari pengelolaan keuangan, mengetahui kemauan nagari dalam mendayagunakan swadaya masyarakat.

"Hasil penilaian pengelolaan keuangan nagari ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kemampuan nagari dalam mengimplementasikan regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan," katanya.

Saat ini tim penilaian kabupaten yang berasal dari DPMN, Inspektorat, Dinas Keuangan Daerah, PWI dan lainnya sedang melakukan penilaian delapan nagari yang memiliki nilai yang tinggi pada penilaian tingkat kecamatan.

Delapan nagari itu yakni Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur, Batu Kambing Kecamatan Ampeknagari, Sungai Pua Kecamatan Sungaipua, Tabek Panjang Kecamatan Baso, Magek Kecamatan Kamangmagek, Koto Baru Kecamatan Baso, Tabek Sarojo Kecamatan Ampekkoto dan Batu Taba Kecamatan Ampekangkek.

"Tim turun ke nagari untuk mencocokkan data dan dokumen yang diajukan nagari itu," katanya.

Sedangkan indikator penilaian seperti, perencanaan nagari yang partisipatif dengan berbagai indikator, pengelolaan keuangan nagari yang tertib dan disiplin.

Lalu pendayagunaan swadaya masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan nagari dan lainnya.

"Bagi nagari yang memiliki nilai yang tinggi pada transparansi pengelolaan keuangan nagari, maka akan diajukan penilaian tingkat Sumbar," katanya.

Wali Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Aslim Khatik Maruhun mengatakan, penilaian ini sangat berguna bagi pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari, sehingga ketika ada masukan dari tim terkait kekurangan maka akan diperbaiki.

"Penilaian yang dilakukan hampir sama dengan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat," katanya. (*)