LDII : Pengembangan Ekonomi Syariah Belum Optimal

Padang, (Antara Sumbar) - Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumatera Barat menyatakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih belum optimal karena masyarakat masih terbiasa dengan praktik ekonomi konvensional.

"Saat ini kita masih tertinggal dari Malaysia, Korea bahkan Inggris dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah," kata Ketua DPW LDII Sumbar Jamsari di Padang, Minggu.

Dia menyebutkan hal itu dalam Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema meningkatkan sektor riil, usaha kecil dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Sumatera Barat.

Menurut dia hasil pemikiran yang timbul dari FGD ini nantinya akan disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) LDII yang digelar pada bulan November 2016.

Terkait pengembangan ekonomi syariah pangsa pasar di Indonesia sendiri masih rendah yaitu hanya sekitar lima persen saja.

"Ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi syariah," jelas dia.

Potensi belanja muslim di Indonesia semestinya diikuti oleh perkembangan ekonomi dan syariah agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi kekuatan sektor belanja ekonomi syariah.

Ia mengatakan untuk Sumbar sendiri beberapa waktu lalu terpilih menjadi destinasi wisata halal dalam Kompetisi Pariwisata Halal Nasional (KPHN) 2016 dalam beberapa kategori.

"Hal ini hendaknya bisa disinergikan oleh pemerintah, pelaku ekonomi, ormas Islam, perguruan tinggi dan keuangan syariah untuk bisa bergerak lebih maju memajukan ekonomi syariah," jelas dia.

Sementara Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat MUI Pusat Ardito Bhinadi mengatakan pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat ini seharusnya lebih mudah mengingat mayoritas disini merupakan masyarakat muslim.

"Selain itu di sini juga didukung dengan falsafah adat yaitu "adat basandi syara, syara basandi kitabullah" yang menjadi dasar secara agama dan secara adat," kata dia.

Dalam hal ini peranan berbagai pemangku kepentingan akan sangat diperlukan dalam memajukan ekonomi syariah. Contohnya dalam bidang wisata halal.

Hendaknya ketika seseorang turun di Bandara Internasional Minangkabau sudah merasakan berada di kota yang melekat dengan kehidupan syariah, katanya.

"Hal ini tentu akan menjadi keunikan tersendiri dan menjadi ciri khas wilayah Sumbar sendiri," kata dia.