Ruhut Sudutkan Golkar Ketika Berkampanye di Riau

id Ruhut Sudutkan Golkar Ketika Berkampanye di Riau

Pekanbaru, (Antara) - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut sitompul ketika berkampanye menyudutkan partai Golkar dengan menyebut setiap Gubernur Riau yang berasal dari Partai tersebut pasti korupsi dan masuk penjara. "Fakta membuktikan dua Gubernur Riau sebelumnya yang berasal dari Partai Golkar terbukti korupsi. Masuk Penjara karena korupsi!. Korupsi yang memiskinkan rakyat," kata Ruhut Sitompul saat menjadi juru Kampanye pasangan Herman Abdullah-Agus Widayat di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru. Lebih lanjut ia mengatakan rakyat tentu tidak mau nama baik Riau tercoreng untuk ketiga kalinya. Untuk itu pada Pilkada nanti janganlah lagi memilih Gubernur dari Partai Golkar. Dua Gubernur Riau yang dimaksud Ruhut Sitompul dari Partai Golkar adalah Saleh Djasit dan Rusli Zainal. Saleh Djasit merupakan terpidana Korupsi Mobil Damkar dan divonis empat tahun. Sedangkan Rusli Zainal saat ini masih dalam proses sidang di pengadilan Tipikor Pekanbaru. Dia didakwa terlibat Korupsi PON dan Izin Kehutanan. Sementara itu calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai Golkar adalah Annas Maamum-Arsyadjuliand Rachman pada Pilkada Riau putaran kedua yang dilaksanakan 27 November pekan depan. "Malu jadinya sebagai rakyat Riau pemimpinnya korupsi. Kita tidak ingin kalau Gubernur baru juga dari Golkar. Jangan-jangan masuk bui lagi Gubernurnya untuk ketiga kalinya," sambung Ruhut. Ruhut mengakui bahwa dulunya dia dibesarkan oleh Partai Golkar, begitu juga Herman Abdullah menurutnya. Tapi kita keluar untuk membuktikan bahwa kita bersih. Sahabat-sahabat pendukung Herman Abdullah adalah dari Gerindra, Hanura, dan PAN, dan Demokrat. Menurutnya partai-partai tersebut kecuali PAN dulunya adalah partai Golkar. "Namun karena kami bersih, maka kami keluar dari Partai Golkar," sambung Ruhut Sitompul. Lebih lanjut ia mengatakan dukungan dari Partai Demokrat kepada pasangan Herman Abdullah-Agus Widayat adalah instruksi langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi jika ada yang tidak kompak berarti tidak menghargai keputusan SBY. (*/wij)