Bukittinggi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi memperkuat koordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat Kota Bukittinggi. Bahasan antisipasi dan masalah dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, Selasa (29/7).
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah aktif berkontribusi dalam penanganan stunting.
Ia menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut ketimpangan akses gizi, layanan kesehatan, hingga pola asuh dan sanitasi.
"Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi lintas sektor," kata Ibnu.
Ia mengatakan stunting berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan daya saing daerah. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara konvergen, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
"Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun menjadi kerja bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk camat, lurah, kader, dan PKK,” katanya.
Wawako menambahkan, rapat koordinasi menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta menyusun langkah strategis dan intervensi yang berbasis data.
Menurutnya penting adanya penguatan kapasitas kader dan optimalisasi peran TP PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui program-program seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Dasawisma.
“Dengan komitmen, kolaborasi dan konsistensi, kami optimis kita bisa mewujudkan generasi Bukittinggi yang sehat, kuat, cerdas dan berkualitas,” katanya.
Kepala DP3APPKB, Nauli Handayani, menyebutkan angka stunting di Kota Bukittinggi telah menurun dari 20,1 persen pada 2023 menjadi 16,8 persen di tahun 2024.
"Upaya berkelanjutan tetap dibutuhkan untuk mencapai hasil yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kelurahan. Untuk itu, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting," kata Nauli.
