Hashim Djojohadikusumo Minta Jakarta Bebas Korupsi

Jakarta, (ANTARA) - Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo yang juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar bisa membebaskan Jakarta dari praktik korupsi. "Korupsi sudah menjadi penyakit berat bagi bangsa Indonesia" kata Hashim Djojohadikusumo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin. "Saya sangat berharap, Jokowi (panggilan Joko Widodo) membuat pembaharuan dan perubahan di pemerintahan ibukota agar Jakarta bersih dari korupsi," kata Hashim lagi. Hashim Djojohadikusumo juga mohon pengertian Jokowi karena pihaknya tidak bisa hadir dalam acara Pelantikan Gubernur- Wakil Gubernur DKI Jakarta di kantor DPRD Kebon Sirih, Jakarta. "Mohon pengertian bahwa berhubung beberapa pertemuan penting di London, kami tidak bisa menghadiri acara pelantikan Gubernur dan wakil gubernur DKI," katanya. Hashim mendoakan agar pelaksanaan pelantikan gubernur- wakil Gubernur DKI Jakarta bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017, Senin (15/10). Pelantikan berlangsung di ruang Paripurna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Mendagri Gamawan berharap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Jokowi - Ahok sukses memimpin Jakarta. "Masyarakat Jakarta sangat merindukan bebas macet, banjir, dan bebas kemiskinan. Banyak persolan Jakarta yang harus dituntaskan sehingga pemimpin Jakarta harus kerja lebih keras," tutur Mendagri. Mendagri Gamawan menegaskan rakyat Jakarta menunggu realisasi janji gubernur terpilih. Gubernur dan Wagub terpilih sudah berpengalaman dalam memimpin daerahnya masing-masing. "Jokowi pernah menjadi walikota Solo dan Basuki pernah menjadi Bupati Bitung Timur," ungkapnya. Gamawan menegaskan, Jakarta tidak bisa maju, apabila tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi Banten dan Jawa Barat. Untuk itu, Pemprov harus bekerja sama untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada. (*/sun)