Bupati Sabar AS kukuhkan perpanjangan masa jabatan Wali Nagari Se-Pasaman

Lubuk Sikaping (ANTARA) - Bupati Pasaman, Sabar AS mengukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan bagi Wali Nagari Se-Kabupaten Pasaman di aula GOR Tuanku Rao, Lubuk Sikaping, Rabu.

Surat Keputusan (SK) tersebut diserahkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengubah masa Jabatan Kepala Desa/Wali Nagari dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Dalam Sambutanya Bupati Pasaman, Sabar AS berpesan agar perpanjangan masa jabatan tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akselerasi pencapaian target pembangunan di Nagari.

“Tambahan masa jabatan sesuai dengan aturan terbaru terkait masa jabatan Wali Nagari, kebijakan harus memberikan stabilitas kepemimpinan dan waktu yang lebih panjang bagi Wali Nagari untuk melaksanakan pembangunan Nagari, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pengembangan ekonomi," kata Bupati Sabar AS.

Sebagai informasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengatur terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa/Wali Nagari dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak.

“Disahkannya Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 tidak hanya tentang perpanjangan masa jabatan. Melainkan juga akselerasi atau percepatan kinerja Pemerintah Desa/Nagari yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” tegas Bupati Sabar AS.

“Hari ini kita serahkan Surat Keputusan perpanjangan masa Jabatan sejumlah Wali Nagari yang akan purna tugas di tahun ini. Kami berharap para Wali Nagari bisa menuntaskan janjinya, visi-misinya yang akan membantu mewujudkan Nagari sebagai poros pembangunan,” tutur Bupati Sabar AS.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, para Wali Nagari adalah agen perubahan yang akan membawa nagari-nya menuju kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan.

"Agen perubahan di Nagari menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan Nagari," katanya.

Bupati Sabar AS juga menerangkan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan kepercayaan penuh kepada Desa/Nagari untuk mengelola anggaran dari berbagai sumber, dengan kewenangan yang demikian besar, maka perlu SDM aparatur desa yang kompeten, terlebih Undang-Undang Desa yang baru juga sudah mengatur terkait rencana kenaikan Dana Desa.

“Sehingga harus terus dilakukan peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Nagari khususnya dalam pengelolaan Keuangan Nagari agar mampu mengemban tanggung jawab dan amanah yang semakin besar,” tutup Bupati Sabar AS.

Hasrizal, S.Sos., MM Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, usai kegiatan mengatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini, kedepan seluruh Wali Nagari se-Kabupaten Pasaman dapat terus mengemban tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Penambahan masa Jabatan Wali Nagari dari 6 tahun menjadi 8 tahun ini juga agar dijadikan semangat untuk mendorong Pemerintahan Nagari dalam mewujudkan Nagari yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045,” pungkasnya.