Ombudsman Sumbar ingatkan pemda penuhi kebutuhan dasar korban banjir

Padang (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tetap memerhatikan serta mencukupi kebutuhan dasar dan paling mendesak yang dibutuhkan masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Kebutuhan air bersih, listrik, makanan dan minuman, serta kebutuhan dasar lain terhadap korban banjir harus diperhatikan dan dipenuhi pemerintah," kata Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani di Padang, Rabu.

Selain itu, kata dia, pemerintah atau pemangku kepentingan juga perlu memastikan kebutuhan khusus terhadap perempuan, bayi, dan balita, yang kini masih berada di lokasi terdampak bencana.

Pascabanjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Pemerintah mencatat puluhan orang meninggal dunia serta beberapa warga dinyatakan hilang dan belum ditemukan.

Bencana hidrometeorologi tersebut merusak rumah-rumah warga, fasilitas umum, hingga lahan pertanian. Untuk mempercepat pemulihan kesehatan fisik dan mental penyintas, Ombudsman menyarankan pemangku kepentingan menguatkan kolaborasi perbaikan terhadap masyarakat.

Yefri juga mengingatkan pemda untuk memastikan keakuratan data korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, kerugian yang ditimbulkan, dan data lainnya. "Sebab tanpa data yang akurat kita tidak bisa merencanakan seperti apa langkah penanganan bencana," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar Lila Yanwar memaparkan sejumlah kebutuhan yang paling mendesak dan dibutuhkan penyintas banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kebutuhan itu antara lain pakaian dalam untuk perempuan, pampers, selimut, kompor, termos, bahan makanan, air bersih siap minum, dan lainnya. Kemudian khusus bayi dan anak-anak di bawah usia lima tahun bahan makanan dan disinfektan merupakan kebutuhan yang mendesak.

Ke depannya Dinkes Sumbar akan menyisir ulang data-data di lapangan terkait kondisi kesehatan masyarakat. Pemerintah setempat juga mengimbau rumah sakit untuk membantu melakukan pemeriksaan kesehatan di lapangan.