Painan (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Sumbar Rusma Yul Anwar mengungkapkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) membantu rehab sarana publik yang rusak akibat banjir.
Namun begitu pemerintah kabupaten lebih menekankan pada alokasi anggaran untuk kompensasi lahan dan ternak petani yang terdampak bencana, tanpa mengabaikan infrastruktur sebagai menunjang ekonomi daerah.
"Saya melihat pada keberlanjutannya. Daya ungkitnya. Tentu subjeknya (pelaku) yang jadi arus utama atau objek (sasaran) rehabilitasi," ujar bupati di Painan, Sabtu (16/03)
Menko PMK Muhadjir beserta rombongan tiba di Pesisir Selatan pada Jumat pagi, (15/03) dan langsung menuju Puskesmas Tarusan melihat dan memastikan layanan medis berjalan baik.
Setelah berdialog dengan pasien, Menko lalu memberikan bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Memberikan santunan pada ahli waris keluarga korban yang meninggal dunia.
Kemudian menuju tenda pengungsian di Nagari (desa) Dulu Induk dan dapur umum mandiri. Ia mengecek langsung ketersediaan bahan makanan untuk kebutuhan warga.
Bupati melanjutkan pemberian kompensasi memiliki peluang berkelanjutan lebih besar dibandingkan rehab fisik. Lebih fundamental, karena sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor pertanian.
Kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata mencapai 36 persen hingga 40 persen per tahun. Begitu juga dengan kinerja serapan tenaga kerjanya yang sampai kini masih mendominasi.
Lebih dari 90 ribu orang dari 220 ribu orang angkatan kerja di Pesisir Selatan menggarap lapangan usaha pertanian dan pelaku usaha pengolahan produk pertanian. Sebagian besar rumah tangga bergantung pada pertanian.
"Rehab fisik manfaat terbesarnya hanya saat kegiatan ada. Cakupan kesejahteraannya pun kecil, karena cuma melibatkan sedikit orang," terang bupati.
Bahkan pemerintah kabupaten dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menargetkan upaya menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lewat olahan komoditi unggulan.
Karena itu kata bupati jika rehabilitasi pasca bencana lebih berorientasi pembangunan fisik dirinya khawatir target itu tidak tercapai. Upaya menurunkan angka kemiskinan bakal tidak optimal.
Betapa tidak, mayoritas masyarakat miskin di Pesisir Selatan dan Sumbar pada umumnya adalah keluarga petani. Mereka sangat rentan dengan berbagai gejolak, tidak terkecuali bencana alam.
"Butuh perhatian ekstra. Sejak 2021 Pemkab mengalokasikan dana cukup besar menjamin kesehatan warga miskin, khususnya petani," tutur bupati.
Menurut bupati memberikan perhatian lebih pada petani dan sektor pertanian merupakan bagian dari upaya menjaga dua kepentingan besar bangsa Indonesia dan dunia terkait meningkatnya konsumsi.
Isu utama global saat ini adalah ancaman krisis pangan akibat perebutan dominasi negara adi daya dan anomali iklim. Harga bahan pangan, termasuk di Indonesia kini terus melonjak.
Sementara di dalam negeri berkepentingan menekan angka kemiskinan guna mencapai tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 dan target SDGs, yakni tanpa kemiskinan.
"Nah, kuncinya memang kebijakan yang memang benar-benar memihak pada petani dan sektor pertanian," jelas bupati.
Banjir yang melanda Pesisir Selatan pada 7 Maret merusak 6.892 lahan pertanian dan daerah irigasi. Sekitar 5.016 ekor ternak hanyut terbawa derasnya arus.
Bupati Pesisir Selatan pilih rehabilitasi pasca bencana fokus pada kerugian petani
Bupati Pesisir Selatan dan Menko PMK Muhadjir Effendi melihat kondisi pertanian warga yang rusak.
