Bupati Pesisir Selatan sampaikan penanganan dan dampak banjir ke Menko PMK

Painan (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar menyampaikan upaya penanganan dampak banjir pada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi.

Dalam paparannya bupati menyampaikan guna memenuhi kebutuhan pangan korban, pemerintah kabupaten sejak 8 Maret telah mendirikan 13 dapur umum dan ditambah 10 dapur umum dari relawan yang tersebar di 13 kecamatan.

"Ya, selain Kecamatan Lunang dan IV Nagari Bayang Utara. Kemudian mengeluarkan SK tanggap darurat selama 14 hari," ujar bupati usai video conference dengan Menko PMK di Painan, Rabu 13 Maret.

Saat video conference bupati turut didampingi Kepala BPBD Doni Gusrizal, Kepala Dinas Kominfo Wendi, Staf Ahli Syahrizal Antoni dan Asisten II Mimi Riarty Zainul.

Tingginya curah hujan pada Kamis, 7 Maret memicu banjir di sebagian besar wilayah Pesisir Selatan. Dari 15 kecamatan, hanya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan Lunang yang tidak terdampak.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) peristiwa nahas tersebut mengakibatkan 24 orang meninggal dunia dan 5 orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian.

Banjir turut merusak sedikitnya 5.702 rumah. Sebanyak 4.100 unit diantaranya rusak ringan, 1.161 unit rusak sedang dan 537 unit lainnya terkonfirmasi mengalami rusak berat.

Hingga kini tercatat 9 ruas jalan rusak dan 20 unit jembatan yang mengalami rusak, terdiri dari 11 unit jembatan gantung, 7 unit jembatan beton dan 2 unit lainnya merupakan jembatan rangka.

Banjir turut merusak 10 pengaman tebing sungai di Pesisir Selatan dan sebanyak 37 daerah irigasi. Sedikitnya 26 daerah irigasi mengalami rusak ringan dan 11 sisanya terpantau rusak berat.

Selain itu merendam 6.982 Hektare lahan pertanian masyarakat yang terdiri dari 5.900 Hektare sawah dan seluas 892 Hektare lahan palawija. 5.016 ekor ternak hanyut, 444 ekor ternak besar dan sisanya ternak kecil.

Kemudian turut merusak sedikitnya 20 tambak udang dan kolam ikan masyarakat, dengan rincian 12 tambak dan kolam rusak berat dan 8 tambak lainnya tercatat rusak ringan.

"Tak hanya itu, banjir turut merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial diantaranya 732 masjid dan mushola, 78 unit sekolah dan 72 unit fasilitas kesehatan," terang bupati.

Bupati melanjutkan pemerintah kabupaten kini juga membentuk dan mengorganisir pos komando tanggap darurat banjir. Melakukan evaluasi dan penyelamatan masyarakat di wilayah terdampak.

Membentuk layanan kesehatan, informasi dan komunikasi. Melakukan pemutakhiran data dan kajian keutuhan masyarakat pasca bencana yang hingga kini masih terus berlangsung.

Ke depan kata bupati, pemerintah kabupaten akan terus mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sehingga dampak banjir dapat diminimalisir, utamanya bagi masyarakat kurang mampu.

"Kami juga telah merencanakan sejumlah kebijakan, khususnya bagi petani. Ini tentu kaitannya dengan ketahanan pangan dan pengerasan kemiskinan," tutur bupati.