KPU: Kapal karam yang bawa logistik pemilu sudah sesuai prosedur

Padang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan insiden kapal karam yang membawa logistik pemilu di sekitar perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Kamis (15/2) sudah sesuai dengan prosedur.

"Secara prosedur (pengiriman logistik) sudah terpenuhi, namun ini kan insiden," kata Komisioner KPU Sumbar Ory Sativa Syakban di Padang, Rabu.

Pascakapal tersebut karam, KPU bersama pihak terkait langsung mengevakuasi dan mengamankan dokumen kepemiluan. Sebab, dokumen itu menjadi bahan utama rekapitulasi.

Khusus dokumen kepemiluan yang rusak dan hancur akibat insiden itu, KPU Sumbar telah berkoordinasi dengan Bawaslu termasuk peserta pemilu tentang dokumen yang akan dijadikan rujukan utama.

"Sebab, normalnya dokumen saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang menjadi rujukan ialah C1 hasil plano," jelas dia.

Namun, apabila formulir C1 hasil plano tersebut rusak, maka yang menjadi rujukan ialah C1 hasil plano hasil salinan yang dimiliki pengawas pemilu. Lebih jauh, dokumen C1 hasil plano yang rusak atau tidak bisa digunakan ialah tempat pemungutan suara (TPS) 1 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD dan DPR RI.

Selanjutnya, dokumen yang rusak berasal dari TPS 3 untuk pemilihan calon anggota DPRD tingkat kabupaten, TPS 5 dan TPS 7 untuk dokumen calon anggota DPD.

Ia menambahkan KPU Sumbar juga belum mendapatkan informasi atau laporan dari KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai apakah logistik khususnya surat suara yang karam tersebut sudah dikirimkan ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Namun, Ory tidak menampik tidak semua daerah di Provinsi Sumbar yang bisa menggunakan aplikasi Sirekap milik kpu tersebut pada hari pencoblosan. Sebab, beberapa wilayah mengalami gangguan jaringan internet.