Legislator Sumbar serap aspirasi warga soal banjir di Kota Padang

id dprd sumbar

Legislator Sumbar serap aspirasi warga soal banjir di Kota Padang

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat melakukan reses di Kota Padang. (Antara/Ist).

Padang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Mata Air, Kota Padang yang mengeluhkan banjir akibat kurang berfungsinya drainase.

"Persoalan banjir memang menjadi keluhan masyarakat Kelurahan Mata Air Kota Padang. Jika curah hujan tinggi genangan air bisa mencapai dua meter," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib di Padang, Senin.

Penyebabnya, kata dia, drainase di wilayah tersebut tidak berfungsi dengan optimal. Untuk menuntaskan persoalan tersebut dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Terkait banjir di Mata Air kita akan tinjau nantinya bersama bersama organisasi perangkat daerah terkait. Jika anggarannya memungkinkan untuk diakomodir melalui dana Pokir, maka akan kita lakukan perbaikan," kata Suwirpen.

Setiap anggota DPRD memiliki anggaran Pokir yang bisa dialokasikan untuk program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Anggota dewan juga wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan amanat konstitusi.

"Jadi, masukan-masukan yang dihimpun akan menjadi rujukan kinerja dan akan dibawa pada rapat-rapat resmi bersama pemerintah daerah, sehingga pembangunan berjalan maksimal," katanya.

Selain banjir, ia juga menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan selter. Sebab, hingga kini warga di daerah itu belum memiliki selter sebagai sarana penyelamatan jika terjadi bencana seperti tsunami.

"Sebenarnya selter dibutuhkan bukan hanya untuk mengantisipasi korban tsunami saja, namun juga untuk relokasi warga saat banjir," katanya.

Sementara itu, Ketua LMP Mata Air Abdul Azis mengatakan koordinasi dengan pemerintah kota, provinsi hingga pusat harus dilakukan dengan maksimal terkait keluhan warga. Masalah drainase butuh sesegera mungkin perbaikan. Sebab, hal itu bisa berdampak pada perekonomian warga.

"Begitu juga kebutuhan penerangan harus dipasang di beberapa ruas jalan untuk mengantisipasi kriminalitas. Terakhir adalah sarana prasarana ramah anak yang belum ada di daerah ini," katanya.