Lubukbasung (ANTARA) - Badan Pengawas Kecamatan (Bawaslu) Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengingatkan Panwaslu Kecamatan untuk lebih teliti dalam melakukan pengawasan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), agar tidak ada pelanggaran.
"Lebih teliti dalam mengawasi penetapan DPSHP) pada 7-12 Mei 2023," kata Kordinator Devisi Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Humas Bawaslu Agam, Okta Muhlia di Lubukbasung, Rabu.
Ia mengatakan, penetapan rekapitulasi DPSHP di tingkat PPS yang dilaksanakan pada 8 Mei 2023, sempat tertunda karena data pemilih yang akan diplenokan belum sinkron dengan sidalih.
Ini berdasarkan informasi yang didapatkan dari jajaran pengawas tingkat kelurahan/desa (PKD) dan ini menjadi perhatian bagi para pengawas.
"Kita perlu melakukan pencegahan dan memberikan imbauan agar pleno diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan harus akurat, mengingat jadwal pleno tingkat kelurahan atau desa berdampak pada jadwal pleno tingkat kecamatan dan kabupaten," katanya.
Selain memastikan ketepatan waktu, ia juga mengingatkan jajaran pengawas adhoc untuk memperhatikan saran perbaikan dan rekomendasi yang disampaikan kepada PPS dan PPK.
"Sebelum pleno, pastikan data rekomendasi kita sudah ditindaklanjuti dan pastikan juga permasalahan-permasalahannya sudah terselesaikan. Setelah itu perlu juga dilakukan uji petik untuk memastikan data rekomendasi dari pengawas sudah ditindaklanjuti," katanya.
Ia menambahkan, Bawaslu Agam telah membahas ini dengan Panwaslu Kecamatan saat rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Agam.
Rapat koordinasi itu dihadiri oleh komisioner Bawaslu Agam Hendra Susilo, Kasubag dan anggota Panwaslu Kecamatan se Agam yang menguasai hasil pemgawasan data pemilih.
"Rapat koordinasi itu dalam menghadapi pleno rekapitulasi DPSHP tingkat PPK se Agam," katanya.
Bawaslu Agam ingatkan Panwaslu Kecamatan cegah pelanggaran saat pleno DPSHP
Bawaslu Agam gelar rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan. Dok Bawaslu Agam
