Padang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan pemerintah harus bersikap netral terkait adanya masyarakat yang berbeda jadwal pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 hijriah.
"Sikap pemerintah harus netral, itu yang disebut dengan kewajiban pemerintah dalam bentuk menghormati hak-hak warga negara," kata Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar Sultanul Arifin di Padang, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Sultanul menyusul adanya polemik pemerintah daerah terkait larangan penggunaan fasilitas umum pada Jumat (21/4) sebagai tempat diselenggarakannya Shalat Idul Fitri 1444 hijriah.
Sultanul menjelaskan bentuk dari penghormatan tersebut ialah dengan cara membiarkan adanya perbedaan-perbedaan Shalat Id yang dilakukan masyarakat.
"Pemerintah tidak boleh ikut campur soal apakah orang Shalat Id berbeda dengan pemerintah atau sama dengan pemerintah," kata dia menegaskan.
Apabila pemerintah tetap memaksakan Shalat Idul Fitri harus sama dengan pemerintah, maka sama saja pemerintah melanggar HAM khususnya pelanggaran HAM by commission.
"Artinya pelanggaran HAM karena pemerintah ikut campur terkait soal ibadah warganya," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar Helmi mengatakan bagi masyarakat khususnya umat muslim yang ingin melaksanakan Shalat Id, disarankan mengikuti ketetapan pemerintah.
"Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar menyarankan masyarakat untuk Shalat Idul Fitri sesuai ketetapan pemerintah," kata Helmi.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk mengakomodasi setiap permohonan izin penggunaan fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk kegiatan keagamaan, termasuk untuk Shalat Idul Fitri.
Menag juga meminta seluruh pemimpin daerah agar dapat mengabulkan permohonan fasilitas umum untuk penyelenggaraan Shalat Idul Fitri, meskipun pelaksanaannya berbeda dengan hasil sidang isbat yang diputuskan pemerintah.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komnas HAM: Pemerintah harus netral sikapi warga beda jadwal Shalat Id
Berita Terkait
Disparpora Agam prediksi Rp4,54 miliar perputaran uang selama libur Idul Fitri
Minggu, 21 April 2024 11:45 Wib
Akhiri masa siaga, PLN sukses layani kelistrikan nasional selama Idul Fitri 2024
Minggu, 21 April 2024 10:54 Wib
Perputaran uang di Pantai Tiku Agam Rp200 juta per hari selama libur Idul Fitri
Jumat, 19 April 2024 16:43 Wib
Selama libur Idul Fitri 7.064 wisatawan berkunjung ke Agam
Jumat, 19 April 2024 14:23 Wib
7.064 wisatawan berkunjung ke Agam selama libur Idul Fitri
Kamis, 18 April 2024 15:19 Wib
Promo Idul Fitri1445 H Bank Nagari berlanjut", dapatkan Cash Bank khusus pinjaman ASN, PNS, PPPK dan pensiunan
Rabu, 17 April 2024 14:23 Wib
Satpol PP Damkar Agam tangani tiga kasus kebakaran selama libur Idul Fitri
Rabu, 17 April 2024 12:58 Wib
Ramadhan-Idul Fitri, layanan Bank Nagari berjalan aman Padang
Rabu, 17 April 2024 12:49 Wib