Painan (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar mengancam akan mencopot kepala sekolah (kepsek) yang masih melakukan pemungutan biaya mengatasnamakan iuran komite kepada para siswa.
"Jika kedapatan ada sekolah yang masih melakukan pungutan akan ditindak tegas," kata dia di Painan, Rabu (25/02).
Ia mengatakan sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan kepada semua sekolah di daerah itu.
"Jika ditemukan harus ditindak tegas, copot saja kepala sekolahnya," kata bupati.
Sudah hampir dua tahun program pendidikan gratis di Pesisir Selatan resmi diluncurkan. Namun masih ada saja sekolah memungut biaya dengan alasan tertentu yang memberatkan siswa.
Wali murid sering dibebankan biaya untuk keperluan sekolah, dengan berbagai dalil yang dilakukan oleh komite sekolah, kesepakatan bersama, dan lainnya.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 sudah menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
"Apalagi ini masih usia wajib belajar 9 tahun," kata Bupati
Program pendidikan gratis yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi penerus bangsa yang berakhlak dan beriman.
"Ingat, generasi muda merupakan aset masa depan bangsa, jadi mereka harus mendapatkan pendidikan terbaik," katanya.
Bupati mengatakan pendidikan harus dipandang secara komprehensif karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang.
Membangun pendidikan tidak sama dengan membangun fisik bangunan yang hasilnya langsung kelihatan. Tetapi pendidikan hasilnya baru bisa kelihatan 3 tahun bahkan 10 tahun kemudian. (*)
Bupati Rusma Yul Anwar ancam copot kepsek pungut uang komite
Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar. (ANTARA/Teddy Setiawan)
