Painan (ANTARA) - Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah menyatakan penetapan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) nagari melalui musyawarah rencana pembangunan nagari (Musrenbang), semestinya memperhitungkan dampak ekonomi bagi masyarakat dan terukur.
"Setiap rupiah dana untuk pembangunan harus terukur dan jelas dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Makanya usulan rencana pembangunan harus terukur, berapa anggarannya, berapa dampaknya terhadap ekonomi masyarakat," kata Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah, di Painan, Kamis.
Menurut Wabup, pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi fokus pembangunan Pesisir Selatan di masa mendatang.
Oleh karena itu, usulan pembangunan jangan hanya terfokus kepada infrastruktur tetapi juga pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lainnya.
Wabup menilai, Musrenbang Nagari memiliki peran yang sangat strategis dalam mencari dan juga menampung berbagai aspirasi masyarakat, agar masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
"Saya berharap musyawarah yang dilakukan benar-benar menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, dan masukkan masyarakat sangat diharapkan," katanya.
Usulan-usulan yang akan ditetapkan dalam Musrenbang harus disinkronisasikan dengan RPJM kabupaten, agar apa yang sudah dibangun bisa berkelanjutan di masa datang.
Program pembangunan yang berasal dari perangkat daerah juga diharapkan mampu mengakomodir persoalan daerah dan kepentingan masyarakat.
"Program pembangunan yang diusulkan harus diseleksi, dengan skala prioritas. Selanjutnya, melalui Musrenbang nagari ini diharapkan lahir program-program pembangunan yang berkualitas untuk dilaksanakan pada 2023 mendatang," katanya.
Wabup: penetapan RKP nagari mesti perhitungkan dampak ekonomi masyarakat
Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah. (ANTARA/HO)
