Ketua DPRD Sumbar dorong pemerintah ciptakan budaya masyarakat mandiri ekonomi

Padang (ANTARA) - DPRD Sumatera Barat mendorong pemerintahan pada tingkat lurah atau wali nagari agar menciptakan budaya masyarakat mandiri secara ekonomi maupun sosial karena saat ini kondisi pascapandemi yang membuat kondisi keuangan daerah masih belum stabil.

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi saat penyuluhan Keliling Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial Dinsos Sumbar tahun 2022 di Payakumbuh, Selasa mengatakan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar pada tahun 2022 pada kisaran Rp 6,5 triliun, di tahun sebelumnya pada angka Rp 7,4 triliun.

"Kita kehilangan ratusan miliar pada komposisi APBD sehingga pemerintah provinsi memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan bantuan maupun pembangunan infrastruktur," katanya.

Kondisi keuangan daerah yang belum pulih tidak hanya terjadi di Sumbar namun juga secara nasional hingga dunia. Pada APBD Sumbar sebesar Rp 6,5 triliun, puluhan persenya telah dibagi pada belanja pegawai, kesehatan maupun pendidikan.

"Untuk bantuan masyarakat yang bisa dioptimalkan hanya 10 persen dari total APBD sekarang, dengan sisa itu kita bagi-bagikan kepada kabupaten dan kota," katanya.

Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam merealisasikan bantuan kepada masyarakat, tidak hanya itu anggaran dalam membangun infrastruktur juga dalam kondisi yang sama.

Menurut dia dalam menyikapi hal ini tidak ada kata pesimis untuk pembangunan yang harus tetap berlanjut, pemerintah provinsi hingga tingkat kelurahan harus mengambil langkah strategis, yakni menciptakan kemandirian masyarakat dengan tidak bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah

Selain itu peran LPM sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasikan potensi apa yang menjadi keunggulan daerah, sehingga harus dioptimalkan untuk kemandirian sosial tatanan masyarakat. Jika tidak bisa lakukan, koordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi.

" Untuk Kota Payakumbuh kemandirian masyarakat sebenarnya telah terlatih, hal itu dibuktikan dengan hidupnya kuliner yang bertahan dalam kondisi apapun, namun hal positif ini harus dibawa pada tingkat pemberdayaan masyarakat, dalam tatanan kelurahan atau nagari," katanya.

Ia menilai apabila langkah strategis dalam keterbatasan keuangan daerah tidak diambil, akan berdampak buruk terhadap kondisi sosial, salah satunya meningkatnya angka kriminalitas. Dua tahun terakhir, Indonesia mengalami resesi ekonomi yang berimbas pada dicabutnya sejumlah subsidi, diantaranya bahan pokok.

Kondisi itu jelas mempengaruhi dunia usaha, banyak generasi muda yang merantau kehilangan pekerjaan dan memilih pulang ke daerah asal, kepulangan mereka memiliki plus dan minus.

" Minusnya dengan status menganggur bisa saja terjadi tindak kriminal. Data Polda Sumbar pascapandemi tingkat kriminal terus meningkat hingga tiga persen," katanya.

Sementara itu Kadis Dinas Sosial Sumbar Arry Yuswan mengatakan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan penguatan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan, unsur ini meliputi pekerja sosial masyarakat, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan.

" Mereka memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria masyarakat yang harus dibantu," kata dia.