HKTI minta pemerintah daerah serius awasi penyaluran pupuk bersubsidi

Painan (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat meminta pemerintah daerah serius mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di daerah itu.

Ketua HKTI Pesisir Selatan Eri Nofriadi di Painan, Minggu mengatakan kondisi itu mengakibatkan kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk subsidi di tingkat kios pengecer sehingga membebani para petani, khususnya petani tanaman pangan.

"Ini sangat memberatkan petani dan makin lama masalahnya semakin rumit," kata dia.

Saat ini harga pupuk subsidi ditentukan kios pengecer, bahkan sangat jauh di atas Harga Eceran Tertinggi. Pemilik kios hanya mau menjual pupuk asalkan petani tutup mulut soal harga.

Penekanan seperti itu telah terjadi di sejumlah kecamatan di Pesisir Selatan. Padahal pupuk bersubsidi adalah milik petani yang diusulkan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sedangkan dalam rantai distribusi pihak distributor dan kios pengecer hanyalah sebagai penyambung tangan produsen dan sehingga tidak berhak berspekulasi terkait harga dan ketersediaan.

"Penekanan pada petani dari kios pengecer itu telah kami buktikan, namun di lain sisi petani butuh. Akhirnya mau tak mau mereka setuju saja," terangnya.

Karena itu dirinya berharap pemerintah kabupaten memperketat pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur, baik TNI, Polri, Kejaksaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur-unsur lain.

Kemudian memberikan sanksi tegas bagi para distributor dan kios pengecer yang mencoba bermain demi keuntungan pribadi dan kelompok. Memastikan RDKK sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Kenaikan harga dan kelangkaan pupuk bersubsidi di Pesisir Selatan sudah terjadi sejak pertengahan 2021. Petani menjerit karena hasil pertanian tidak seimbang lagi dengan modal tanam.

Salah seorang petani di Kampung Muaro Nagari (desa adat) IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Indra Fansuri, (44) mengaku pupuk jeni ZA kini Rp360 ribu per karung (50 Kilogram), melonjak jauh dari harga Maret yang hanya Rp150 ribu per karung.

Untuk jenis Ponska, naik dari Rp150 ribu per karung, kini menjadi Rp300 ribu per karung. Sementara keluhan yang disampaikan para petani hingga kini belum mendapat respon dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada di kecamatan itu.

Kondisi serupa juga dirasakan Afrizal (56) tahun, salah seorang petani di Nagari IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas. Tak hanya kenaikan harga, ketersediaan pupuk bersubsidi mulai langka sejak dua bulan terakhir.

Menurutnya, dari keterangan kios pengecer kekosongan terjadi dari tingkat distributor kabupapaten. Bahkan, kuota yang diterima petani masih separoh dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Padahal kini memasuki musim tanam. Akibatnya kini banyak padi petani yang menguning karena kekurangan pupuk," ujarnya.

Kelangkaan dan lonjakan harga pun dialami petani di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai. Maradi, (68), salah seorang petani setempat mengaku phonzka Rp150 ribu per karung, dari Rp135 ribu per karung. Urea Rp150 ribu per karung, dari Rp125 per karung.