Pemkot Pariaman minta bantuan legislator bantu kelanjutan pembangunan masjid terapung

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis (dua kanan) bersama Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin (tengah) pada Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Pariaman, Jumat. (Antarasumbar/Aadiaat M. S. )

Masjid tersebut telah lama dinantikan warga Pariaman,

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat meminta bantuan ke anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis untuk kelanjutan pembangunan masjid terapung yang saat ini terhenti karena permasalahan anggaran.

"Masjid tersebut telah lama dinantikan warga Pariaman, namun saat ini masih tiang pancang," kata Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin saat menghadiri Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan oleh Anggota DPR RI bekerja sama dengan Lembaga Pelayanan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Pariaman di Pariaman, Jumat.

Ia mengatakan masjid terapung mulai dilaksanakan pada 2018, namun saat ini masih tiang pancang karena keterbatasan anggaran sehingga saat ini Pemkot Pariaman berupaya meminta bantuan dari berbagai pihak.

Ia meyakini anggota dewan tersebut dapat membantu warga Kota Pariaman untuk mempercepat menyelesaikan pembangunan masjid terapung, karena saat ini berada di Komisi VIII yang salah satu mitra kerjanya yaitu Kementerian Agama (Kemenag).

"Kami terus memperjuangkan untuk kelanjutan pembangunan masjid terapung," katanya.

Masjid terapung tersebut nantinya tidak saja akan dimanfaatkan untuk ibadah namun juga untuk mendukung pariwisata sehingga dapat menerapkan wisata religi di Kota Pariaman.

Ia berharap pembangunan masjid tersebut dapat segera dilanjutkan sehingga dapat berdampak pada Pariaman sebagai kota wisata yang relegius dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Sementara John Kenedy Azis meminta proposal pembangunan masjid terapung kepada Pemkot Pariaman untuk diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat.

Ia menyampaikan banyak opsi untuk mendapatkan bantuan pembangunan masjid tersebut di antaranya Kemenag, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Kementerian BUMN.

"Kalau kementerian, saya lihat dulu mana BUMN yang saat ini memiliki keuntungan besar sehingga pertanggungjawabannya (CSR) besar," kata dia.

Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan pentingnya sosialisasi 4 pilar kebangsaan untuk memperkuat persatuan bangsa sehingga tidak mudah disusupi oleh paham radikal.